Jadi Kurir Suap, Ajudan Fuad Amin Segera Diadili  

Reporter

Jumat, 27 Februari 2015 16:10 WIB

Fuad Amin Imron, Ketua DPRD Bangkalan. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron, Abdul Rauf, menandatangani berkas perkaranya yang sudah masuk tahap penuntutan alias P21. Abdul bakal menghadapi sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam waktu sekitar dua pekan ke depan.

"Perkara AR telah masuk tahap penuntutan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jumat, 27 Februari 2015.

Abdul keluar gedung KPK pukul 14.10 WIB. Dia mengenakan kemeja abu-abu lengan pendek yang disandingkan dengan celana cokelat plus rompi berwarna oranye ala tahanan KPK. Dia tak berkata apa pun saat ditanya wartawan.

Dari gedung KPK, Abdul menumpang mobil tahanan untuk kembali ke selnya di Rumah Tahanan Kelas 1 Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, cabang POMDAM Jaya Guntur, Jakarta Selatan.

Abdul menjadi tahanan sejak ditangkap penyidik dalam operasi tangkap tangan pada 1 Desember 2014. Ketika itu dia sedang menerima duit Rp 700 juta dari Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko. Duit itu merupakan sebagian uang suap dari Antonio untuk Fuad. Abdul jadi kurir yang menyampaikan uang ke Fuad.

KPK tidak hanya menahan Fuad dan tersangka lainnya. Empat mobil dan rumah milik Fuad Amin Imron juga disita oleh penyidik KPK. Mobil-mobil tersebut adalah Honda Edyssey bernomor polisi L-1607-VL, Hyundai L-1833-WK, Mobilio L-333-AW, serta Land Cruiser L-81-SW. Mobil-mobil itu diduga hasil korupsi dan disita oleh KPK setelah memeriksa ajudan Fuad Amin, Sohib, Rabu, 21 Januari 2015.

Kuasa hukum Fuad Amin, Bahtiar Pradinata, mengatakan dengan disitanya empat mobil tersebut, berarti sudah sebelas mobil Fuad Amin yang disita KPK. "Lima mobil disita di Jakarta dan enam mobil di Bangkalan," katanya merinci lokasi penyitaan.

Bahtiar mengatakan penyitaan empat mobil terakhir tanpa memberitahukan kepada dirinya. Jadi, dia tidak tahu alasan penyitaan tersebut. "Selain mobil, saya belum tahu ada aset lain yang disita," ujarnya.

MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

9 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

18 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

20 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

21 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

23 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya