Bertemu Bareskrim, Ruki Diingatkan Kode Etik KPK  

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 26 Februari 2015 15:36 WIB

(ki-ka) Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adjie, Taufiequrrachman Ruki dan Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, 20 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengingatkan pelaksana tugas Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki soal kode etik. Hal ini terkait dengan pertemuan Ruki dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Budi Wasesa.

"Pertemuan itu apa? Kenapa diam-diam?" katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 26 Februari 2015. "Kami akan mengkaji pelanggaran kode etik itu."

Rabu malam, Ruki menyambangi kantor Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kedatangan Ruki nyaris tidak diketahui wartawan karena dia memasuki gedung Bareskrim secara diam-diam dari pintu belakang.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Tempo, Ruki datang dengan beberapa pengawal menggunakan mobil Lexus warna hitam bernomor polisi B-2023-BP. Mobilnya diparkir bersebelahan dengan Toyota Camry bernomor polisi B-1138-PD, yang biasa digunakan Kabareskrim Komjen Pol Budi Wasesa.

Dalam kode etik KPK, kata Emerson, pimpinan KPK dilarang menemui pihak-pihak yang sedang ditangani KPK. Emerson menganggap pertemuan tersebut tidak ada masalah bila dilakukan secara formal dan transparan. "Tapi ini, kan, diam-diam, niatnya apa," ujarnya.

Ada dua dugaan Emerson atas pertemuan Ruki dan Budi Wasesa itu. Antara lain, Ruki ingin meredakan konflik institusi antara KPK dan Polri, atau Ruki justru berupaya menyelamatkan korupsi polisi yang sedang ditangani KPK. "Ini harus dibuktikan oleh Ruki," ujarnya.

DEWI SUCI RAHAYU






Advertising
Advertising

Berita terkait

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

5 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

5 hari lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

ICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan

5 hari lalu

ICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan

ICW mengatakan Presiden Jokowi harus memastikan para anggota Pansel KPK nantinya tak memiliki konflik kepentingan dan intervensi keputusan.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

10 hari lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

10 hari lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

10 hari lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

10 hari lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

10 hari lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya