TEMPO.CO , Bandung:Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat Bambang Riyanto mengatakan, Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor terancam banjir sampah. "TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampahnya sudah overload," kata dia di Bandung, Rabu, 25 Februari 2015.
Bambang menuturkan, TPA Cipayung tempat pembuangan sampah di Depok diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga akhir tahun ini. Adapun tempat pembuangan sampah di TPA Galuga, bersama Kabupaten Bogor dan Kota Bagor sudah berulang kali diperpanjang izinnya dan diperkirakan harus mencari alternatif tempat baru.
Bambang mengatakan, sampah menjadi bom waktu bagi tiga daerah itu. "Begitu TPA sudah tidak bisa menerima, maka banjir sampah di kota akan terjadi seperti di Kota Bandung dulu," kata dia.
Dengan alasan itu, pemerintah Jawa Barat berniat mempercepat pengoperasian Tempat Pemrosesan Dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo di Bogor yang disiapkan di atas lahan seluas 55 hektare. "Kami akan mulai tahun sekarang untuk mengantisipasi itu, kami sudah bersiap agar 2016 sudah bisa menampung dengan teknologi sanitary landfill," kata Bambang.
Pemerintah provinsi berencana membangun fasilitas pengolahan sampah di TPPAS Nambo dengan teknologi Intermediate Treatment Facility (ITF). Sampah, melalui teknologi tersebut, diproses menjadi kompos dan Refuse-derived fuel (RDF), bahan alternatif pengganti batu bara. Bambang mengatakan, saat ini sedang dalam proses tender untuk membangun fasilitas itu.
Bambang mengatakan, saaat ini udah 26 peserta dari dalam dan luar negeri yang mengambil dokumen lelang untuk fasilitas pengolahan sampah di Nambo yang ditaksir berbiaya Rp 600 miliar. Pemerintah provinsi menargetkan, pada 2017 fasilitas ini beroperasi dengan kemampuan mengelola hingga 1.500 ton sampah tiap hari. "Ada Plan B, sambil tender investasi berjalan. Sambil menunggu beroperasi kami akan mulai merencanakan bekerja agar proses teknis sanitary landfill untuk pembuangan sampah tiga daerah ini sudah bisa dilaksanakan," kata dia.
Menurut Bambang, pemerintah provinsi sudah menyiapkan dana untuk memulai membangun fasilitas sanitary landfill di Nambo. "Dari APBD sudah kami siapkan Rp 22 miliar tahun ini, belum cukup," kata dia.
Bambang mengatakan, selain akan mencoba menambah duitnya di anggaran perubahan, pemerintah provinsi juga meminta tambahan dana pembangunan fasilitas sanitary landfill di Nambo pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Masing-masing kepala daerah juga menindaklanjuti dengan menyurati pusat untuk memperkuat tentaung situasi di Bodebek yang sudah membutuhkan penanganan segera," kata dia.
Bambang mengatakan, awalnya TPPAS Nambo disiapkan untuk mengelola sampah di regional Jabodetabek. Belakangan hanya Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor yang serius dengan meneken naskah kesepahaman yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Nambo dengan pemerintah provinsi.
AHMAD FIKRI
