Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kiri) dan Kepala BIN Marciano Norman (kanan) beri keterangan pers tentang kecelakaan pesawat Air Asia di Sorong, Papua Barat, 28 Desember 2014. Jokowi telah memerintahkan Badan SAR Nasional, Komite Nasional Kesalamatan Transportasi, TNI dan Polri untuk membantu proses pencarian pesawat tersebut. ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memastikan belum ada rencana mengganti Kepala Badan Intelijen Negara.
Belakangan, sejumlah lembaga pegiat hak asasi manusia mengingatkan Jokowi agar tidak memilih calon bermasalah.
"Belum ada pembicaraan soal penggantian Kepala BIN," ujar Yuddy di Istana Negara, Selasa, 24 Februari 2015.
Jokowi, ucap Yuddy, lebih mendorong penggantian pejabat eselon I di sejumlah kementerian dan lembaga dipercepat supaya tidak mengganggu target pemerintah. "Soal kepala badan, tak dibahas."
Tiga nama disebut-sebut sebagai pengganti Marciano Norman menduduki posisi Kepala BIN. Mereka adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Fachrul Razi, mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Sebelumnya, Direktur Program Imparsial Al Araf meminta Presiden Joko Widodo bersikap bijak dalam memilih Kepala BIN baru pengganti Letnan Jenderal (Purnawirawan) Marciano Norman.
Al Araf mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak tersandera partai politik pendukung dalam menetapkan Kepala BIN baru.
Al Araf meminta Presiden Jokowi tidak memasukkan nama-nama kontroversial dalam bursa calon Kepala BIN. Salah satu isu terkencang adalah adanya calon Kepala BIN yang diduga terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.