Kiri-kanan: Ketum PDIP Megawati, Presiden Jokowi, dan Ketum Hanura Wiranto, menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Munas Partai Hanura di Solo, 13 Februari 2015. Munas berlangsung dari tanggal 13 - 15 Februari 2015. ANTARA/Hafidz Mubarak A
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang merupakan penyokong Presiden Joko Widodo, menjadi sasaran kekecewaan masyarakat dalam kisruh berkepanjangan terkait dengan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan 73,17 persen publik Indonesia menyayangkan sikap Koalisi yang ngotot mendesak Presiden Joko Widodo melantik Budi Gunawan.
"Mayoritas publik menghantam KIH karena terlalu pro-Budi Gunawan," ujar peneliti LSI, Rully Akbar, di kantornya, Selasa, 24 Februari 2015.
Menurut Rully, Koalisi Indonesia Hebat dinilai tidak sensitif pada keinginan publik dan hanya mengutamakan kepentingan kelompok. Koalisi pendukung Jokowi ini, kata Rully, semakin mendapat respons negatif dari publik.
Walau publik memandang buruk koalisi Jokowi, Rully menyatakan hal itu tidak berimbas pada citra Jokowi. Alasannya, kata Rully, Jokowi dianggap publik terpisah dari KIH. "Personalimage Jokowi lebih kuat dibanding image dia sebagai kader partai," ucap Rully.
Selain itu, KIH banyak mengambil sikap yang bertentangan dengan kebijakan Jokowi. Rully menilai publik mengapresiasi keputusan Jokowi tidak melantik Budi, meski keputusan itu tidak didukung oleh koalisinya. "Dalam situasi ini, popularitas Jokowi makin naik, sementara citra KIH justru makin terpuruk," kata Rully.
LSI melakukan survei terhadap 1.200 responden dari 33 provinsi terkait dengan kondisi hukum setelah kasus Budi Gunawan mencuat. Selain menunjukkan kekecewaan publik kepada KIH, survei tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung sikap Jokowi yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Sebanyak 70,29 persen responden menyebut keputusan Jokowi itu tepat.
