TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan pihaknya belum menentukan sikap soal pengangkatan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Desmond masih mempertanyakan dasar pengangkatan Badrodin.

"Ini bukan soal mendukung atau tidak. Kami bicara soal aturan," kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, 22 Februari 2015.

Rabu lalu, Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan dan mengangkat Wakil Kapolri Badrodin sebagai penggantinya. Pembatalan pelantikan itu dilakukan karena Budi dianggap membuat gaduh ruang publik. Jokowi akhirnya mengirimkan surat pengajuan Badrodin kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Desmond mengaku belum menerima surat pengajuan tersebut karena sedang reses. Saat ditanya apakah pembatalan pelantikan serta pengangkatan Badrodin melanggar undang-undang, Desmond belum dapat memastikan. Dia juga belum berpikir untuk menggunakan hak interpelasi Dewan guna menanyakan persoalan itu kepada Jokowi.

"Saya harus baca surat pengajuannya dulu, apa dasar hukum pengangkatan Badrodin dan pembatalan Budi," ujar dia. "Kalau masuk akal, ya bisa kami terima."

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini menegaskan akan memperketat proses uji kelayakan dan kepantasan Badrodin. Berbagai pihak yang pernah bekerja sama secara langsung dengan Badrodin akan dilibatkan, termasuk anak buah, atasan, dan rekan kerjanya. Ia tak ingin "kecolongan" seperti yang terjadi sebelumnya.

Desmond mengatakan tak ingin menambah dosa dengan memilih pejabat publik yang salah. "Seperti saat kami menentukan Bambang Widjojanto, Adnan Pandu, Zulkarnaen, dan Budi Gunawan," kata dia.

DEWI SUCI RAHAYU