Golkar: Jokowi Akan Reshuffle Kabinet, Budi Gunawan Masuk?  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Sabtu, 21 Februari 2015 14:01 WIB

Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana Widodo, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ibu Mufidah Kalla, saat pemotretan bersama Kabinet Kerja di halaman Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Joko Widodo dikabarkan tengah mempersiapkan perombakan Kabinet Kerja. Perombakan ini dilakukan sebagai kompromi politik dan sarana untuk memfasilitasi kepentingan koalisi pendukung Jokowi setelah Budi Gunawan batal dilantik menjadi Kepala Kepolisian RI.

"Semakin terdengar karena ada wacana pilihan Budi Gunawan akan menjadi Wakil Kapolri atau masuk sebagai menteri Kabinet Kerja," kata Bambang dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 21 Februari 2015.

Menurut dia, kebenaran isu perombakan kabinet akan ditentukan dinamika internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kurun satu bulan ke depan. Jika situasi makin panas, berarti Jokowi dan PDI Perjuangan gagal bersepakat. Tapi, jika PDIP kembali menyokong Jokowi, berarti wacana reshuffle kabinet akan terwujud.

Gejala perombakan kabinet, kata Bambang, sebenarnya sudah dibaca Partai Golkar sejak awal Januari 2015. Bambang menyatakan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta sudah mendapat tawaran kursi kabinet dari Jokowi dalam pertemuan di Istana Negara dan Istana Bogor.

"Kalau Golkar sudah jelas, kami bersama Koalisi Merah Putih tetap berada di luar pemerintahan. Kami tak tertarik kursi menteri," kata Bambang.

Bambang mengatakan tak mengetahui pemilik kursi menteri yang akan dikosongkan Jokowi. Ia juga mengaku tak mengetahui jumlah menteri yang akan didepak karena dalam pertemuannya dengan petinggi Koalisi Merah Putih belum ada pembicaraan detail tentang perombakan kabinet ini.

"Tapi jelas, sejak awal Jokowi tak konsisten. Awalnya bilang tak bagi-bagi kursi menteri, tapi sekarang menawarkan dan memberikan kursi menteri ke orang politik," katanya.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

39 menit lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya