Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti, masuk dalam usulan calon Kapolri dari Kompolnas. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri. Otomatis itu membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jokowi mengatakan pencalonan Budi Gunawan telah menimbulkan perbedaan di masyarakat. Maka, kata Jokowi, untuk menciptakan ketenangan dan kebutuhan Kepolisian untuk segera dipimpin Kapolri definitif maka istana mengusulkan calon baru.
"Kami usulkan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai penggantinya," kata Jokowi di Istana Medeka, Rabu 18 Februari 2015.
Kemarin, Ketua Tim 9 Syafii Maarif meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil keputusan terkait pelantikan Budi Gunawan. Jokowi diminta berani mengambil risiko. "Seharusnya cepat dong. Pemimpin itu berani mengambil risiko," kata Syafii di kantornya Maarif Institute, Jalan Tebet Barat Dalam, Jakarta Selatan.
Syafii mengibaratkan Jokowi harus bertindak seperti rajawali, bukan kelelawar. "Kelelawar itu siang matanya redup, kalau rajawali tajam," kata dia.
Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie mengatakan masalah antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi tergolong rumit. "Pemihakan Presiden Joko Widodo, kata Jimly, akan menentukan lancar-tidaknya masa kerja pemerintahannya. "Jokowi memilih dukungan populer dari rakyat atau elite politik," kata Jimly saat dihubungi pada Senin malam, 16 Februari 2015.
Menurut dia, dukungan populer dari rakyat dibutuhkan tiap lima tahun sekali. Sedangkan Jokowi memerlukan dukungan elite politik tiap hari untuk kelancaran kinerjanya, semisal dalam pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dukungan seperti ini, kata Jimly, bukan dari hasil blusukan desa ke desa.
"Jokowi memang didukung rakyat, tapi ia tak bisa mengabaikan elite politik," kata Jimly. "Kasihan Jokowi nantinya kalau harus mengabaikan kepentingan elite politik."
Dari Senayan, Dewan Perwakilan Rakyat melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk segera melantik Budi Gunawan. Menurut Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, surat ini merupakan hasil keputusan rapat pleno Komisi Hukum DPR yang digelar Senin lalu. Kami minta Presiden segera menindaklanjuti proses politik yang telah selesai di DPR, kata dia kemarin.
