Reaksi dari Yogya: Orang Tahu, Jokowi Seperti Dikuasai Mega

Reporter

Rabu, 18 Februari 2015 04:20 WIB

Kiri-kanan: Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Ketum PDIP Megawati, Presiden Jokowi, dan Ketum Hanura Wiranto, duduk berdampingan dalam Munas Partai Hanura di Solo, 13 Februari 2015. Pertemuan Jokowi dan Megawati ini terjadi di tengah polemik calon Kapolri Budi Gunawan. TEMPO/Ahmad Rafiq

TEMPO.CO,YOGYAKARTA – Sejumlah pegiat anti-korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta kian kecewa atas sikap Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi terkesan terus membiarkan kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi berlanjut.

Para aktivis marah dan kecewa atas pembiaran itu, yang ditandai dengan penetapan Ketua KPK Abraham Samad sebagai kasus tersangka pemalsuan dokumen oleh polisi kemarin. Koordinator Jejaring Masyarakat Mandiri Gunungkidul, Rino Caroko, bersama aktivis lainnya dari DIY, pada akhir pekan ini akan bertolak ke Jakarta. "Kami akan tunjukkan kepada Presiden Jokowi, KPK tidak sendirian saat dilumpuhkan, melainkan didukung oleh berbagai daerah," ujar dia, kepada Tempo, kemarin.

Rino mengaku sangat kecewa atas sikap Jokowi, yang semakin jauh dari sifat kenegarawanan, lamban dalam bersikap, dan terkesan kuat dikuasai oleh kepentingan elite pendukungnya, terutama PDI Perjuangan. "Orang paling goblok di desa pun tahu, Jokowi dikuasai seperti Megawati, bukan memihak rakyat," kata dia.

Aktivis Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba, menyatakan dukungannya terhadap KPK tak hanya diwujudkan dengan menarik dukungannya kepada Jokowi. Jokowi dinilai hanya diam saat KPK dikriminalisasi dan tak segera menggunakan kekuasaannya untuk menyelamatkan komisi tersebut. "Kami siapkan mosi tak percaya lagi terhadap Jokowi. Tak akan membelanya jika dimakzulkan karena dinilai tak becus menjalankan tugas," tuturnya.



Kamba mengakui publik lelah menunggu Jokowi lepas dari bayangan politik partai pengusungnya. "Tapi kami tak lelah mendukung KPK agar tidak lumpuh dan bubar pada era Jokowi," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO



Advertising
Advertising

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

2 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

6 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

8 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

18 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

20 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya