Para Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah tiba di TKI Lounge, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 19 Januari 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tak akan lagi menyediakan informasi atau melayani pemberangkatan tenaga kerja Indonesia asal daerahnya untuk menjadi pembantu rumah tangga di negeri orang.
"Untuk sektor informal khususnya PRT, kami sudah tak melayani mulai tahun ini," ujar Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul Dwi Warna, Senin 16 Februari 2015.
Tapi, penghentian pelayanan dan fasilitasi sektor informal ini sifatnya tidak resmi. Alasannya, ada tidaknya peraturan tertulis dianggap tidak akan berpengaruh banyak karena jalur pemberangakatan lewat perusahaan jasa tenaga kerja indonesia masih berlaku dan belum ada aturan induk seperti revisi perundangan. "Aturan ini kami terapkan di lingkungan internal pemerintah," ujar Dwi.
Pemerintah mencatat, peminat pekerjaan sektor formal asal Gunung Kidul jumlahnya tiap tahun rata-rata 1.000 orang dengan negara sasaran terbanyak Malaysia, Hongkong, dan sebagian Timur Tengah khususnya Arab Saudi.
Sedang untuk peminat sektor informal jumlahnya diprediksi lebih banyak, namun dengan data yang tak pasti karena laporan itu didominasi perusahaaan penyalur yang bergerak sendiri melakukan perekrutan. "Hampir tak ada sektor informal yang bisa memberikan jaminan layak tenaga kerja, terus rawan pelanggaran," kata dia.
Dwi menuturkan, pemerintah daerah saja tak akan mampu menghalangi minat tenaga kerja sektor informal (non keahlian) berangkat ke luar negeri. Namun hanya bisa menolak melayani dan menekan permintaan fasilitasi sektor informal dengan cara mengarahkan bisa bekerja di sektor formal. "Kami akan perbanyak paket pelatihan ketrampilan khusus sehingga tenaga kerja daerah ini bisa tertarik memasuki sektor formal," kata dia.
Jumiyem, aktivis pada Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) Daerah Istimewa Yogyakarta menyesalkan beleid pemerintah daerah menghentikan fasilitasi atau layanan penyaluran tenaga kerja sektor informal. "Akan semakin tidak ada pengawasan pada potensi pelanggaran hak tenaga kerja di luar," ujarnya.
Data JPPRT menunjukkan, setiap tahun gelombang tenaga kerja informal ini tertus bertambah di DIY, dengan sasaran dalam dan luar negeri. Namun seiring meningkatnya gelombang tenaga kerja tersebut angka pelanggaran hak sektor informal juga tinggi. "PRT di DIY terbanyak asal Gunung Kidul, termasuk yang keluar negeri," kata dia.
Tingginya gelombang PRT DIY yang mengadu nasib ke luar negeri dipicu gaji yang bisa lebih tinggi sekitar 6 kali lipat. Misalnya jika di DIY Rp 500 ribu per bulan, di Malaysia bisa Rp 3 juta perbulan.
