TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Amanat Nasional Djoko Susilo menyambut baik seruan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto yang memerintahkan agar pasukan di Aceh tidak memburu anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Langkah ini berkaitan dengan kesepakatan damai pemerintah Indonesia-GAM yang akan ditandatangani 15 Agustus. "Keputusan itu merupakan langkah yang tepat. Tapi, seharusnya niat damai ini tidak hanya datang dari TNI. Pihak GAM juga harus menahan diri untuk tidak menyerang dan membangun kekuatannya,"kata Djoko dihubungi Sabtu (23/7).Menurut Djoko dibutuhkan situasi yang kondusif dari kedua belah pihak menjelang ditandatanganinya kesepakatan damai itu. Menanggapi polemik penandatanganan perjanjian damai dengan GAM tanpa persetujuan DPR, Djoko meminta agar Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak bertindak grusa-grusu. "DPR itu jangan dikesampingkan. Mbok, ya, kami ini diajak ngomong, agar nanti kami tidak merasa di-fait accompli,"kata Djoko.Djoko menyadari spirit Presiden untuk menyelesaikan permasalahan bangsa secara bersama. Namun, ia menyayangkan mengapa dalam kasus ini Wakil Presiden mengambil keputusan secara sepihak. "Secara fatsoen dan etika politik tidak bisa begitu, dong. Karena itu, DPR ingin mendengar sendiri bagaimana sikap Presiden mengenai hal ini,"kata Djoko.Djoko membantah ucapan Effendi Simbolon, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan yang mengancam melakukan impeachment apabila pemerintah terus mengabaikan DPR. "Tidak akan sejauh itu. Cukuplah Presiden datang berkonsultasi ke DPR, atau mengundang kami ke istana. Paling, toh, hanya butuh waktu 2-3 jam,"ujarnya.Jojo Raharjo