TEMPO.CO , Jakarta:- Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak mengungkapkan isi hatinya ihwal keraguan Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.
"Soal kecewa dan senang, tentu Bu Mega sudah mengalami berkali-kali," kata dia saat ditanya apakah Mega kecewa dengan sikap Jokowi, Sabtu, 14 Februari 2015. "Bu Mega tidak bilang kecewa atau tidak, beliau tahu persis bagaimana konstitusi bisa berjalan."
Menurut Rio yang mengikuti pertemuan Jokowi dan Koalisi Indonesia Hebat, Megawati meminta Presiden Joko Widodo konsisten dan tunduk pada konstitusi. Pesan tersebut disampaikan saat pembahasan nasib Budi Gunawan di Loji Gandrung, Solo, antara Jokowi dan petinggi Koalisi Indonesia Hebat.
Megawati dan para petinggi partai penyokong Jokowi-Jusuf Kalla berkumpul di rumah dinas Wali Kota Surakarta atau Loji Gandrung. Di antaranya adalah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding.
Pertemuan tersebut membahas, nasib Budi Gunawan, sidang praperadilan, serta kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Para peserta pertemuan bersepakat menunggu putusan praperadilan untuk menentukan nasib Budi Gunawan. Putusan praperadilan sendiri akan dibacakan Senin nanti.
"Soal dilantik atau tidak, ya nanti setelah praperadilan selesai," ujar Rio.
Megawati, kata Rio, tidak secara tegas mendorong Jokowi untuk melantik Budi. Hanya saja, Mega menekankan kepada Jokowi untuk tunduk pada konstitusi. "Sekarang konstusinya seperti apa?".
DEWI SUCI RAHAYU
Berita terkait
Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik
15 jam lalu
Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
17 jam lalu
Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.
Baca SelengkapnyaWakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang
19 jam lalu
Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
19 jam lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaBegini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman
19 jam lalu
Sindikat penjual benur atau benih lobster ilegal memiliki cara khusus dalam penyelundupan benur ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaJadi Korban Begal Hingga Jari Nyaris Putus, Satrio Mukhti Calon Siswa Bintara Diangkat Jadi Anggota Polri
23 jam lalu
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Satrio Mukhti, 18 tahun calon siswa Bintara korban begal menjadi anggota Polri.
Baca SelengkapnyaJelang KTT World Water Forum ke-10 di Bali, Garuda Wisnu Kencana Tutup hingga Polri Lakukan Ini
23 jam lalu
KTT World Water Forum di Bali digelar mulai Sabtu besok. Sebanyak 8 kepala negara dan 105 menteri dijadwalkan hadir.
Baca SelengkapnyaBNN-Polri Bekuk Buron Kartel Narkoba Meksiko di Filipina, Segera Dibawa ke Indonesia
1 hari lalu
Buron kartel narkoba Meksiko itu akan dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan mengungkap jaringannya di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPengamanan World Water Forum di Bali, Polri Aktifkan Commad Center 91
1 hari lalu
Ada lima klaster yang menjadi objek pengamanan selama KTT World Water Forum, yaitu Nusa Dua Utara, Nusa Dua Selatan, Jimbaran, Kuta, dan Sanur.
Baca SelengkapnyaSentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu
1 hari lalu
Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya