Sejumlah wanita tua antri secara berdesakkan sata pengambilan dana kompesansi kenaikan BBM atau Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di kantor Pos Jurumudi, Tangerang, Banten, 25 November 2014. Dalam program tersebut, warga mendapatkan Rp 400 ribu untuk 2 bulan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Viva Yoga Mauladi mengatakan anggaran pembangunan desa memiliki banyak potensi disalahgunakan. Meski telah disahkan dalam APBN Perubahan 2015, hingga saat ini rancangan pembagian tugas dan wewenang pengelolaan dana sebesar sekitar Rp 20 triliun itu belum jelas.
"Program yang ada dalam Nawacita ini akan berakhir jadi dukacita," kata Viva dalam diskusi "Perspektif Indonesia" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Februari 2015.
Viva mengatakan pembagian wewenang menyangkut desa masih belum jelas antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tinggal, dan Transmigrasi.
Memang, dalam perubahan nomenklatur telah diputuskan bahwa Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang sebelumnya berada di bawah Kemendagri, dipindah ke Kementerian Desa. "Tapi, hingga kini belum dilaksanakan. Katanya masih butuh waktu," ujar Viva.
Selain itu, penyaluran dana yang jumlahnya meningkat dari sekitar Rp 9,1 triliun menjadi Rp 20 triliun itu dikhawatirkan tidak tepat sasaran.
Menurut Viva, penyaluran ini bisa salah sasaran karena tidak semua desa mempunyai kreativitas dan inovasi yang baik untuk dapat mengelola anggaran. Bila tidak ada pengawasan dan pendampingan yang kuat, implementasi anggaran desa rawan diselewengkan. "Bisa-bisa makin banyak kepala desa yang masuk penjara," ucap Viva.
Viva mengingatkan agar desa tidak memanfaatkan seluruh dana tersebut semata untuk membangun infrastruktur, seperti jalan atau irigasi. Dana itu, kata Viva, harus dialokasikan juga untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya agar tujuan pemberdayaan masyarakat desa tercapai.
Ekonom senior Didik J. Rachbini menyuarakan kekhawatiran serupa. Menurut Didik, dana triliunan itu berpotensi memicu konflik di level masyarakat paling bawah. "Walau begitu, bukan berarti harus dibatalkan, tapi diantisipasi potensi negatifnya," kata Didik.
Pendiri lembaga Institute for Development of Economics and Finance ini menyatakan optimistis akan ada desa yang benar-benar terbantu oleh anggaran tersebut. Didik mengatakan banyak proposal bagus yang diajukan oleh sejumlah desa kreatif untuk pembangunan wilayah mereka. "Anggaran tersebut harus benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal."
