TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Hamidah Abdurahman, mengatakan lembaganya mengadakan kunjungan kerja ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hari ini. Namun, kunjungan itu tidak membahas perihal calon Kepala Kepolisian. “Membahas rencana kerja kami dengan Komnas HAM,” katanya saat dihubungi, Rabu, 11 Februari 2015.
Hamidah mengatakan Kompolnas tidak membahas rekam jejak dugaan pelanggaran HAM nama baru calon Kapolri. “Sudah hampir sebulan bahas itu terus. Kerjaan lain jadi keteteran,” kata Hamidah. “Jadi ini sekarang kunjungannya membahas rencana kerja kami selama 2015.”
Kompolnas, kata Hamidah, diwakili oleh M. Nasser dan Syamsudin Lologao. Hamidah sendiri tidak hadir karena harus membereskan pekerjaan Kompolnas yang menumpuk karena isu calon Kapolri. “Saya bereskan bahan-bahan rencana kerja dengan lembaga-lembaga lain dulu."
Sebelumnya, Kompolnas mengatakan ada enam nama calon Kapolri yang akan diserahkan ke Jokowi. Dua nama di antaranya sebelumnya tidak diajukan sebagai kandidat, yaitu mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Komisaris Jenderal Suhardi Alius, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar.
Keempat calon lain yakni Kabareskrim Komjen Budi Waseso, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Putut Bayu Seno, dan Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Pengusulan keempat nama ini adalah hasil rapat Kompolnas pada Kamis pekan lalu.
INDRI MAULIDAR
Berita terkait
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua
8 hari lalu
Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.
Baca SelengkapnyaKecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50
11 hari lalu
Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024
13 hari lalu
Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum
Baca SelengkapnyaBegini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua
14 hari lalu
Apa kata Komnas HAM soal OPM?
Baca SelengkapnyaRagam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM
15 hari lalu
Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.
Baca SelengkapnyaBegini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM
16 hari lalu
Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari
20 hari lalu
Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaKasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice
21 hari lalu
Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.
Baca SelengkapnyaBahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah
21 hari lalu
Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM
22 hari lalu
Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku
Baca Selengkapnya