Muhaimin : Jatah Sebaiknya Berdasarkan Jumlah Suara

Reporter

Editor

Rabu, 20 Juli 2005 04:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum DPP PKB versi Muktamar II, Muhaimin Iskandar, menyatakan sebaiknya metode pemberian jatah partai politik diberikan berdasarkan jumlah suara partai. "Berdasarkan one man one vote, kalau seperti sekarang, itu tak adil,"ujarnya.Menurut Muhaimim, semua partai politik yang telah meramaikan proses demokrasi dan berhasil mendapatkan suara berhak mendapatkan dana dari negara, meskipun tak memperoleh kursi di parlemen. Muhaimin menyatakan akan berupaya mengajukan usulan perubahan tentang pemberian mekanisme jatah dalam revisi Undang-Udang Partai Politik."Partai politik itu pilar demokrasi, infrastruktur yang harus dibiayai negara, seperti jembatan sebagai infrastruktur sosial,"katanya.Soal waktu yang tepat dalam pemberian jatah, menurut Muhaimin diserahkan ke pemerintah. PKB rela waktu pemberian diundur sampai menunggu saat yang tepat. "Tak ada masalah, waktu yang tepat sepenuhnya terserah pemerintah,"ujarnya.Ketua Fraksi Partai Golkar, Andi Mattalata, menyatakan sistem yang berlaku sekarang lebih tepat dibandingkan sebelumnya. "Lebih merata, memberi kesempatan pada daerah yang jarang penduduknya,"katanya. Di suatu daerah yang jarang penduduknya, apabila jatah ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara, maka partai politik tersebut akan mendapat jatah yang lebih sedikit, dibandingkan apabila jatah ditentukan berdasarkan kursi di parlemen.Menurut Andi, potensi perebutan jatah uang di daerah, sepenuhnya tergantung pada mekanisme yang diterapkan oleh Gubernur dan DPRD. "Kalau punya mekanisme yang tepat, tak akan terjadi,"ujarnya. Selain itu, mekanisme internal partai politik berlaku. Menurut Andi, sebelum Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar, mekanisme yang berlaku adalah pusat yang menentukan azas prestasi yang diperoleh daerah. "Kalau sekarang, belum dibicarakan,"katanya.Pemberian jatah untuk partai politik, menurut Andi, wajar dan diatur dalam UU Partai Politik. "Masyarakat harus menyadari kalau parpol itu bukan berdasarkan kegiatan murni swasta, tapi mengemban misi politik,"ujarnya.Yuliawati

Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

7 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya