3 Calon Pengganti Budi Gunawan Diproses Kompolnas

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 5 Februari 2015 06:11 WIB

Joko Widodo menerima Anggota Kompolnas, yaitu, Edi Putra Hasibuan (dua kanan), Logan Siagian (kanan), Hamidah Abdurrahman (tiga kanan), Syafriadi Cut Ali (dua kiri), dan Adrianus Meliala (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, 29 Januari 2015. ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional telah membahas proses penjaringan ulang calon Kepala Kepolisian RI kepada Presiden Joko Widodo. Dalam pembahasan itu, Kompolnas merekomendasikan tiga nama jenderal bintang tiga untuk dipilih Presiden. "Memang ada nama-nama yang diminta Presiden," kata anggota Kompolnas, Edy Hasibuan, Rabu, 4 Februari 2015.

Edy menjelaskan, rencana penjaringan calon Kapolri dibahas bersama Presiden pekan lalu. Dalam pertemuan itu, kata dia, Presiden mendiskusikan sejumlah peluang pemilihan Kapolri baru.

Termasuk kemungkinan untuk menjaring sejumlah nama baru yang dinilai mampu menahkodai institusi Polri. "Bisa saja Presiden memilih nama-nama baru. Itu semua terserah Presiden," katanya.

Meski demikian, kata Edy, Kompolnas belum diminta menjaring nama-nama baru. Rekomendasi yang disodorkan masih merujuk pada nama-nama yang pernah diberikan sebelumnya. "Kami menyodorkan lima nama. Karena Budi Gunawan sudah diproses dan Suhardi Alius di Lemhanas, maka tinggal tiga nama yang tersisa: Badrodin Haiti, Dwi Prijatno, dan Putut Bayu Seno," ujarnya.

Keterangan serupa dinyatakan anggota Kompolnas, Adrianus Meliala. Menurut dia, ketiga perwira itu memiliki peluang paling tinggi dibanding calon yang lain lantaran telah memiliki syarat administratif.

Sebab, ketiganya saat ini berstatus jenderal bintang tiga dan pernah menduduki jabatan sebagai kepala kepolisian daerah tipe A. "Kami belum diminta eksplorasi lebih jauh," katanya.

Adrianus juga mengakui pertemuan itu sempat menyinggung sejumlah kandidat lain yang berpangkat jenderal bintang dua. Namun ia enggan menjelaskan siapa saja mereka.

"Ada nama yang ditanyakan Presiden atau disampaikan anggota Kompolnas. Tapi tidak usah dijelaskan lah. Nanti mereka malah berharap-harap. Khawatirnya jadi PHP (pemberi harapan palsu)," ujarnya.

RIKY FERDIANTO

Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

13 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

14 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

14 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

15 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

16 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya