TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengharap Komisaris Jenderal Budi Gunawan berinisiatif mundur sebagai calon Kepala Polri. Ketua DPP PDI Perjuangan nonaktif Puan Maharani menilai sah-sah saja pernyataan Pratikno itu.

"Tapi, kan, ada mekanisme dan hal-hal lain yang harus menjadi pertimbangan," kata Puan, yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 3 Februari 2015. "Tapi kita tunggu dulu saja keputusan Presiden."

Sebelumnya, Pratikno mengatakan, di tengah masalah soal calon Kapolri yang tak kunjung selesai, akan sangat indah jika Budi Gunawan memiliki inisiatif untuk mundur. Menurut dia, harus dicari solusi dilema antara politik dan hukum yang terjadi saat ini.

"Dilema antara masalah politik dan hukum ini yang harus dicari solusinya. Tentu saja, sangat indah kalau, misalnya, justru Pak BG mundur. Itu kan selesai. Kalau tidak mundur, berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," kata Pratikno di Istana Negara.

Pratikno menilai mundurnya Budi Gunawan juga akan menyelesaikan realitas politik di parlemen serta kondisi masyarakat yang mengharapkan Presiden Joko Widodo tidak melantik calon tunggal Kapolri itu. Menurut dia, tidak mudah bagi Presiden mencari solusi masalah ini.

"Presiden menghadapi realitas politik bahwa calon Kepala Polri sudah disetujui oleh parlemen. Kedua, realitas politik juga di masyarakat, bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka. Dua dilema ini kan tidak mudah dicari solusinya," katanya.

Pratikno menuturkan pemerintah berharap keputusan mengenai nasib Budi Gunawan segera diputuskan. Presiden, ujar dia, sesulit apa pun kondisinya, pada akhirnya harus memutuskan. "Pada akhirnya, Presiden harus segera memutuskan, dan pada harapannya ini segera diputuskan."

MUHAMMAD MUHYIDDIN | ANANDA TERESIA