Puan Maharani disambut siswa saat mengunjungi SD Kartika X -3, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Rabu 28 Januari 2015. Kunjungan Puan, dalam rangka untuk penyuluhan rajin minum susu, cuci tangan pakai sabun, serta meninjau berbagai fasilitas yang ada di sekolah. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai keberadaan Puan Mahari dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melanggar komitmen Presiden Joko Widodo. Status itu mestinya ditanggalkan ketika Puan dilantik sebagai menteri. "Ini kan perintah Presiden," ujarnya ketika dihubungi, Senin, 2 Februari 2015.
Posisi Ketua DPP PDIP Bidang Politik hingga kini masih disandang Puan Maharani. Politikus PDIP, Tb. Hasanuddin, menjelaskan, posisi itu baru akan dilepas Puan seusai Kongres PDIP pertengahan tahun ini. Sikap Puan tersebut dianggap melanggar komitmen. Sebab, semua menteri yang berlatar belakang partai politik diminta Jokowi mundur dari penugasan partai. (Baca: Puan Masih Ketua DPP, PDIP Berdalih Tunggu Kongres )
Menurut Yunarto, alasan Puan tidak bisa diterima lantaran Jokowi meminta komitmen itu dari menterinya yang berasal dari partai. Ia menduga Puan masih bisa bertugas di partai karena ada tekanan dari partai pengusung pemerintah. "Kompromi itu ada batasannya. Kalau itu betul terjadi, artinya Jokowi masih terkungkung oleh kekuatan politik," ujarnya. (Baca: Puan: Tidak Punya Target 100 Hari)
Yunarto menjelaskan, Jokowi dan para menterinya bukanlah petugas partai. Hubungan mereka dengan partai politik mestinya bisa saling menguntungkan. Sebab, performa presiden yang baik dengan sendirinya akan mendongkrak performa parpol. "Sejarah membuktikan, saat Jokowi dicalonkan sebagai presiden, saat itu pula suara PDIP terdongkrak," katanya. (Baca: Di Kawalmenteri.org, Menteri Puan Direspons Negatif)
