Disebut Bakal Gantikan BG, Ini Kata Budi Waseso  

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 31 Januari 2015 15:57 WIB

Kabareskrim Mabes Polri, Inspektur Jenderal Budi Waseso, datang memenuhi panggilan pemeriksaan di kantor Komnas HAM, Jakarta, 30 Januari 2015. Selama proses pemeriksaan dari awal sampai akhir, Budi Waseso terlihat penuh senyuman. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Budi Waseso membantah kabar yang menyebutkan dirinya akan menjadi calon Kepala Kepolisian RI menggantikan calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Waseso membantah namanya diusulkan Komisi Kepolisian Nasional dan telah direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo. (Baca: Budi Waseso: Kasus Bambang KPK Lanjut)

"Aduh, jangan dipelesetin ke sana," kata Waseso di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Sabtu, 31 Januari 2015. "Yang jelas sekarang saya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai Kabareskrim."

Waseso juga membantah adanya kedekatan dengan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Apalagi, setelah ada kabar yang menyebutkan anak Budi Gunawan, Herviano Widyatama, menjalin hubungan asmara dengan putri Budi Waseso. (Baca: KPK Vs Polri, Budi Waseso Bisa Jadi Calon Kapolri)

"Ini pelanggaran hak asasi manusia kepada anak saya, kasihan mereka yang tidak tahu apa-apa," kata Waseso. "Apalagi sampai dibawa dan melebar ke mana-mana."

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mencalonkan Budi Waseso sebagai Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan, yang berstatus sebagai tersangka.

Kabar ini berembus setelah pada Kamis malam kemarin, Budi diundang Presiden ke Istana Negara. (Baca: KPK Vs Polri, Indikasi Budi Waseso Dalangi Mangkir)

Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala, mengatakan, secara tersirat, Presiden Joko Widodo memang ingin mencari nama lain. Namun, kata Adrianus, Presiden masih menunggu hasil akhir proses praperadilan yang diajukan Budi Gunawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang akan digelar pekan depan.

REZA ADITYA







Baca berita lainnya:
Ahok Digaet Mega, Giliran Jokowi Disokong Prabowo?
Dikecam Oegroseno, Kabareskrim: Sakitnya di Sini

Diserang sebagai Brutus Jokowi, Ini Kata Pratikno

Mantan Ketua MA: Gugatan Budi Gunawan Cacat Hukum


Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

22 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

23 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya