Bambang Golkar Sebut Tim 9 Jokowi Bikin Keruh  

Reporter

Kamis, 29 Januari 2015 11:27 WIB

Bambang Soesatyo. Tempo/ Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan silang pendapat antarkelompok masyarakat terkait dengan penetapan Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka sarat kepentingan kelompok. Dia meminta tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo tak terseret arus kepentingan itu.

"Tim independen seharusnya fokus pada pengumpulan data dan fakta kasus," ujar Bambang, Kamis, 29 Januari 2014. Bambang menuturkan tim independen diharapkan proporsional dan jernih saat merumuskan masukan atau rekomendasi untuk Presiden. (Baca: Ditanya Tim 9 Soal Keppres, Ini Jawaban Jokowi)

Dia meminta tim independen menahan diri untuk tak mengeluarkan pernyataan tendensius, sehingga bisa memperkeruh suasana. Dia mengingatkan, esensi kebijakan Presiden adalah menjaga kehormatan KPK dan Polri. "Negara butuh Polri dan KPK yang solid."

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini bingung karena anggota tim independen membuat pernyataan tendensius. Dia menilai tim sudah terseret arus kepentingan. Dia heran, sehari setelah dibentuk, tim sudah mengeluarkan pernyataan yang memihak. "Apakah tim sudah memegang dokumen kasus?" tanyanya. (Baca: Tim Sembilan Bentukan Jokowi Terancam Tak Bergigi)

Dia mengatakan situasi saat ini sudah sangat keruh. Publik berharap, tutur Bambang, tim hanya memberikan rekomendasi kepada Presiden. "Tidak memperuncing keadaan dengan pernyataan yang tidak relevan."

WAYAN AGUS PURNOMO




Terpopuler
Sebelum Diserang, KPK Bongkar Kasus Raksasa Ini
Kisah Wanita Indonesia yang Terdampar di Chechnya
Budi Gunawan Didukung Mega? Ini Kata Wakapolri
Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi

Berita terkait

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

13 menit lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

39 menit lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

5 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

7 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

8 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

12 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya