TEMPO.CO, Jakarta -Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Sundari mengatakan kader PDIP diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat. Menurut dia, wajar adanya para kader mengungkapkan pendapat pribadinya yang mungkin bertentangan dengan pemerintahan saat ini.

"Kami tetap akan mendukung Presiden Joko Widodo, tak ada istilah menarik dukungan," ujar Eva ketika dihubungi, Rabu, 28 Januari 2015.

Menurut Eva, meskipun para kader terlihat beda ekspresi, PDIP dijamin solid. "Itu adalah salah satu karakter PDIP. Ketua Umum PDI Megawati Soekarnputri punya strong political leadership," ujarnya.

Sebelumnya, politikus PDIP Effendi Simbolon mengkritik kinerja Jokowi dalam seratus hari pemerintahannya. Menurut Effendi, Jokowi tidak menghasilkan prestasi apa pun dalam seratus hari kerja. Ia juga mengkritik ketidaktegasan Presiden dalam menangani konflik KPK versus Polri.

Selain itu, aksi Jokowi melakukan eksekusi terpidana narkotika pun dianggap hanyalah sebuah lakon pencitraan oleh Effendi. Dengan prestasi yang buruk itu, Effendi kemudian mengingatkan Jokowi akan bahaya pemakzulan. ( Baca: Politikus PDIP: Jokowi Bisa Game Over)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , Ikrar Nusa Bakti, juga mengatakan upaya memakzulkan Jokowi itu tidak masuk akal."Apakah Jokowi melanggar UUD 1945 atau melakukan tindak pidana untuk bisa dimakzulkan? Sepertinya Pak Effendi Simbolon harus kembali membaca aturan pemakzulan," ujar Ikrar ketika dihubungi Tempo, Rabu, 28 Januari 2015.

Ikrar menjelaskan, Pasal 7B UUD 1945 yang menjadi dasar pemakzulan tak menyebut kinerja sebagai syarat pemakzulan. Syarat pemakzulan, kata dia, hanyalah pelanggaran terhadap konstitusi dan melakukan tindak pidana. (Baca: Jokowi Tak Bisa Dimakzulkan Begini Alasannya)

TIKA PRIMANDARI | TIM TEMPO

Berita Lain:

Tim 9: Jokowi Tidak Mungkin Lantik Budi Gunawan

Budi Gunawan Didukung Mega Ini Kata Wakapolri

Sebelum Diserang, KPK Bongkar Kasus Raksasa Ini