TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Koalisi Merah Putih, Nurul Arifin, menyatakan, dalam seratus hari pertama, Presiden Joko Widodo belum berhasil mewujudkan pemerintahan yang kuat. "Presiden kelihatan belum memegang kendali dan lebih banyak diintervensi," ujar Nurul dalam diskusi publik "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla" yang digelar Universitas Paramadina, Senin, 26 Januari 2015.
Menurut Nurul, tantangan terbesar yang menghambat kinerja pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 justru berasal dari partai-partai pendukung Jokowi pada pemilihan presiden lalu. Intervensi pada Jokowi, menurut Nurul, tak hanya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi juga dari partai pendukung lain, seperti NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Hati Nurani Rakyat, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. (Baca: Jokowi Bekerja Sebagai Presiden atau Pelayan Ratu?)
Intervensi dari internal partai pendukung, kata Nurul, justru berbeda dengan stigma masyarakat pada awal pemerintahan bahwa Jokowi bakal dijegal oleh Koalisi Merah Putih yang menjadi partai pendukung Prabowo Subianto pada pemilihan presiden lalu. "Kekacauan justru berasal dari keluarga KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sendiri," ujar Nurul.
Dalam seratus hari pemerintahan Jokowi, kasus terbesar yang menyedot perhatian publik adalah dicalonkannya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Budi kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca: Diminta Tegas Soal KPK, Jokowi: Keras Lawan Lembut)
Akibatnya, terjadi ketegangan di antara dua lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Polri. Kepolisian ganti menetapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan saksi palsu pemilihan kepala daerah.
