TEMPO.CO, Yogyakarta - Puluhan akademikus lintas kampus di Yogyakarta berkumpul dan mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Ahad, 25 Januari 2015.

Mereka berasal dari UGM, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan UIN Sunan Kalijaga. Ada juga akademikus dari Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Janabadra, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (Baca juga: Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi... )

Para dosen di Yogyakarta tersebut mendesak Presiden Joko Widodo segera bertindak untuk mencegah pelemahan KPK. Wakil Rektor III UII, Abdul Jamil, berharap Jokowi tidak malah terpengaruh oleh sikap politik partai pendukungnya dalam menyikapi kasus pelemahan KPK ini. "Presiden dipilih oleh rakyat, jadi milik rakyat, bukan partai," katanya. (Baca juga: KPK Vs Polri, Jokowi Disorot Media Asing

Sedangkan Rektor UMY Bambang Cipto menyoroti gerakan pelemahan KPK yang muncul ketika pemerintahan Jokowi belum berusia setahun. Dalam situasi seperti ini, kata dia, ketegasan Jokowi dalam membela KPK dibutuhkan. "Kami akan terus menggalang dukungan untuk pemberantasan korupsi," katanya. (Baca juga: Jawaban Spontan Jokowi Saat Ditanya KPK Vs Polri )

Akademikus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sundari, meminta keberpihakan Presiden Joko Widodo harus jelas dalam menyikapi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Menurut dia, dalam konteks ini, semestinya kasus korupsi yang melibatkan calon Kepala Polri, Komisaris Jendral Budi Gunawan, menjadi prioritas untuk dituntaskan ketimbang sangkaan pidana yang menjerat Bambang Widjojanto. "Butuh extraordinary law karena korupsi itu extraordinary crime," katanya. (Baca juga: Kisruh KPK Vs Polri Bagian dari Operasi Intelijen?)

Rektor UGM Dwikorita Karnawati memungkasi pernyataan sikap itu dengan membacakan desakan resmi semua akademikus kepada Jokowi agar tidak ragu-ragu menjalankan komitmen pemberantasan korupsi. Jokowi semestinya berpegang teguh pada konstitusi dan semangat reformasi, sehingga secepatnya menyelamatkan KPK. "Presiden jangan ragu, rakyat pasti mendukung," katanya.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Berita lain:
Apa Saja Instruksi Bambang KPK di Sidang MK? Ini Kata Saksi
Seskab Andi: Jokowi Siapkan Penyelamatan KPK
Tiga Ucapan Menteri Tedjo yang Menyerang KPK