TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum PPP Hamzah Haz menyetujui diselenggarakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PPP se-Indonesia, yang direncanakan berlangsung akhir Mei atau awal Juni 2002 di Jakarta. Selain membicarakan masalah konsolidasi partai menjelang pemilu 2004, Hamzah mengisyaratkan pembahasan kembali soal jadwal muktamar yang menjadi 2003. Demikian disampaikan Ketua DPW PPP Jawa Tengah H Thoyfoer MC seusai bertemu Hamzah Haz di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (1/4). Seperti diketahui, masalah pengunduran jadwal muktamar 2003 menjadi tahun 2004 melalui rapat rakernas sempat memicu protes internal partai yang akhirnya melahirkan partai baru, PPP Reformasi. Namun Thoyfoer menolak jika pembicaraan mukatamar dalam rapimnas nanti terkait dengan PPP Reformasi. Dia beralasan, hal itu demi kemaslahatan partai yang merupakan bagian dari konsolidasi partai. Apalagi sebelumnya sudah ada permintaan rapimnas dari DPW PPP se-Jawa dan se-Sumatera. Namun begitu, masalah muktamar diakui Thoyfoer sering dipertanyakan termasuk oleh cabang-cabang yang ada di Jawa Tengah. Karena itu, dia menyatakan apakah muktamar kembali 2003 atau tetap 2004 diserahkan kepada rapimnas nanti. “Jadi hasil rakernas kemarin, itu bukan harga mati, “ kata dia. Ditanya mengenai aksi penolakan massa PPP terhadap deklarasi DPC PPP Reformasi di Jawa Timur Minggu (31/3), Thoyfoer mengaku itu tidak dibicarakan dengan Hamzah. Thoyfoer sendiri prihatin dan menyayangkan insiden tersebut. Pihaknya merasa sejak awal DPP PPP mengingatkan agar Zainuddin Cs, Ketua Umum PPP Reformasi, tidak memakai nama dan lambang kebesaran PPP. Sebab itu akan memicu konflik horisontal. “Untuk mengantisipasi ke depan, kita lihat. Namun yang pasti, beban ini tidak harus ditanggung oleh kita saja,” kata dia. (Dede Ariwibowo - Tempo News Room)
Berita terkait
Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan
7 menit lalu
Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan
Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media