'Jokowi Jadi Presiden karena Mega, Itu Tak Gratis'  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Minggu, 18 Januari 2015 03:55 WIB

Presiden Jokowi menerima potongan tumpeng pertama dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam acara HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 10 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta- Pengamat Militer dari Universitas Pertahanan Salim Said menyatakan, restu Megawati Soekarnoputri terhadap Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menjadi presiden dan wakil presiden tak tulus. Restu tersebut juga memiliki unsur politis yang sarat kepentingan saat keduanya berhasil memenangi pemilihan umum (lihat catatan Tempo: Dua Indikasi Presiden Jokowi Dipengaruhi Megawati).

"Yang membuat Jokowi jadi presiden itu Mega. Itu tak gratis. Kalau Mega punya kepentingan pasti dia minta ke Jokowi," kata Salim di Menteng, Sabtu, 17 Januari 2015. (Baca: Ditunda Jokowi, Tamu Budi Gunawan Silih Berganti)

Ia menyatakan, polemik pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala kepolisian sangat kuat adalah keinginan dan permintaan Megawati. Budi dikenal Mega sebagai sosok polisi baik saat jadi ajudannya selama lima tahun.

Saat Jokowi jadi presiden, Mega kemungkinan ingin orang-orang yang dinilainya baik secara subjektif dapat memiliki posisi penting dan tinggi, termasuk Budi. Jokowi sampai saat ini belum bisa gamblang menolak keinginan Megawati. (Baca: Tunda Budi, Jokowi Atasi Desakan Kubu Megawati)

"Dia (Jokowi) sekarang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi akan terus berhadapan dengan masalah yang sama seperti ini. Apakah sanggup terus kaya begini?" kata Salim.

Pada saat ini Budi telah dinyatakan sebagai tersangka KPK. Komisi antikorupsi terus menelisik kasusnya (Update berita kasus BG; Buntut Kasus Budi Gunawan, KPK Periksa 2 Jenderal)

Sebagai presiden tanpa kekuatan partai, posisi Jokowi memang sulit karena harus mendapat dukungan real politik di parlemen dari PDIP dan koalisi Indonesia Hebat yang berada di bawah kuasa Megawati. (Baca:Gerindra Ogah Seleksi Calon Kapolri Lagi)

Jokowi hanya presiden populer yang memiliki dukungan rakyat. Akan tetapi dukungan ini akan semakin hilang jika Jokowi terus mengikuti keinginan Megawati atau partai politik yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Hilangnya dukungan rakyat dan lemahnya posisi politik akan menjatuhkan Jokowi dengan cepat. "Jokowi harus menemukan gaya politik yang tepat. Kalau begini terus bisa hancur," kata Salim.

Permasalahan Budi Gunawan hanya satu dari banyak masalah serupa yang akan muncul di kemudian hari. Megawati dan koalisi akan terus merongrong pemerintahan Jokowi atas restu dan dukungan yang tak gratis.

FRANSISCO ROSARIANS

Baca berita lainnya:
Tunda Budi, Jokowi Hindari 3 Masalah Besar

Jokowi Pilih Budi Gunawan, Ahok: Orang Salah Paham

Jokowi Tunda Budi Gunawan, Ini Drama di Istana

Abdee Slank Bicara Soal Artis dan Keputusan Jokowi

Berita terkait

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

4 menit lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

5 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

9 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

10 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

13 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya