TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan buka-bukaan ihwal isi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin malam. Kalla bahkan membantah pertemuan itu membahas kasus dugaan rekening gendut yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
"Hanya konsultasi masalah hukum saja," ujar Kalla di kantornya, Jumat, 16 Januari 2015.
Menurut Kalla, pertemuan dirinya dengan KPK merupakan hal yang biasa. Dia menyebut lembaga negara memang wajar minta pendapat ke kepala negara. "Biasa saja, namanya lembaga negara minta pendapat ke Presiden," katanya.
Kemarin malam, KPK mendatangi ke kompleks istana untuk bertemu Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto punya informasi lain soal pertemuan ini. Andi membenarkan ada pembahasan soal nasib Budi Gunawan. (Baca juga: Bela Budi Gunawan, Tedjo: Apakah KPK Pasti Benar?)
Andi mengatakan pertemuan berlangsung selama tiga sesi. Jokowi dan Kalla, ujarnya, duduk sebagai pemerintah. Andi tak mengungkap pimpinan KPK yang ikut dalam pertemuan tersebut. (Baca juga: Budi Gunawan Tak Dilantik, Gerindra: Interpelasi!)
Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum memberikan keputusan terkait dengan status Budi Gunawan. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan Presiden Jokowi mungkin saja mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian RI. Langkah ini, ujarnya, harus dikomunikasikan dengan DPR. (Baca juga: Ditanya Budi Gunawan, Jokowi 'Ngambang' Lagi.)
Adapun Kalla menegaskan saat ini Jenderal Sutarman masih menjabat Kapolri. Sebabnya, Presiden Jokowi belum menerbitkan Keputusan Presiden terkait dengan pencopotan dan pengangkatan Kapolri baru. Jokowi sendiri mengirimkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman. DPR menyetujui usulan ini. Sekarang, keputusan pelantikan Budi Gunawan ada di tangan Presiden Jokowi. (Baca juga: Ini Rekam Jejak Wakil Kapolri Badrodin Haiti.)
TIKA PRIMANDARI
Terpopuler
KPK: Jokowi, Tak Ada Jalan Lantik Budi Gunawan
PDIP Ngotot Budi Gunawan Dilantik, Jokowi Repot
Kabar Kabareskrim Dicopot, Menteri Tedjo Tak Tahu
Bahas Budi Gunawan, KPK Bertemu Jokowi
Kisah Rani, Kurir Narkoba Jelang Hukuman Mati
Berita terkait
Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik
17 jam lalu
Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
18 jam lalu
Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.
Baca SelengkapnyaWakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang
20 jam lalu
Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
21 jam lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaBegini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman
21 jam lalu
Sindikat penjual benur atau benih lobster ilegal memiliki cara khusus dalam penyelundupan benur ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaJadi Korban Begal Hingga Jari Nyaris Putus, Satrio Mukhti Calon Siswa Bintara Diangkat Jadi Anggota Polri
1 hari lalu
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Satrio Mukhti, 18 tahun calon siswa Bintara korban begal menjadi anggota Polri.
Baca SelengkapnyaJelang KTT World Water Forum ke-10 di Bali, Garuda Wisnu Kencana Tutup hingga Polri Lakukan Ini
1 hari lalu
KTT World Water Forum di Bali digelar mulai Sabtu besok. Sebanyak 8 kepala negara dan 105 menteri dijadwalkan hadir.
Baca SelengkapnyaBNN-Polri Bekuk Buron Kartel Narkoba Meksiko di Filipina, Segera Dibawa ke Indonesia
1 hari lalu
Buron kartel narkoba Meksiko itu akan dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan mengungkap jaringannya di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPengamanan World Water Forum di Bali, Polri Aktifkan Commad Center 91
1 hari lalu
Ada lima klaster yang menjadi objek pengamanan selama KTT World Water Forum, yaitu Nusa Dua Utara, Nusa Dua Selatan, Jimbaran, Kuta, dan Sanur.
Baca SelengkapnyaSentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu
1 hari lalu
Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya