TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar lima puluhan relawan pendukung Joko Widodo dan para aktivis antikorupsi menggelar aksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis, 15 Januari 2015. Puluhan relawan yang berkumpul sekitar pukul 11.00 itu menggelar aksi tutup mata menggunakan selembar kain hitam bertuliskan "Kapolri".
Relawan yang dikomandoi artis Olga Lydia tersebut juga meneriakkan yel-yel seperti, "KPK tangkap Budi Gunawan" dan "Dukung KPK tolak Budi Gunawan." Para relawan bersama sejumlah aktivis seperti Fadjroel Rachman, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Bahrain, aktivis jejaring media sosial Ulin Yusron, Romo Benny Soesatyo, Koordinator Kontras Haris Azhar, Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan, Koordinator TII Dadang Trisasongko, dan lain-lain itu berkumpul di aula KPK.
Tiga pimpinan yang menyambut adalah Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo. Dadang Trisasongko mendesak KPK untuk menangkap KPK. "Kami berharap, siapa sebetulnya nama-nama selain BG yang berkategori merah," ujar Dadang. (Baca: 4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri.)
Olga Lydia mengatakan kedatangannya sebagai bentuk tanggung jawab karena telah mendukung Jokowi sebagai presiden. "Dukungan ini bukan berarti kami selalu mengamini kebijakan pemerintah, tapi kami juga perlu mengkritisi sebagai bentuk dukungan terhadap Jokowi-Kalla," ujarnya. (Baca: DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kapolri.)
Penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, kata Olga, merupakan pilihan yang salah. Karena itu, para relawan mendukung KPK untuk segera menangkap Budi. (Baca juga: Jadi Tersangka, Budi Gunawan Menolak Mundur.)
LINDA TRIANITA
Terpopuler
4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri
4 Aktor di Balik Blunder Pemilihan Budi Gunawan
SBY Copot Jabatan Tersangka, Kini Jokowi Malah...
Rekening Anak Budi Gunawan Bikin Heran KPK
Pratikno Tak Tahu Sutarman Tolak Budi Gunawan
Berita terkait
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
52 menit lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
56 menit lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
1 jam lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
5 jam lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
5 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
5 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
6 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
6 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
14 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
15 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca Selengkapnya