Ketua KPK Abraham Samad, hadiri Dialog "Saya, Perempuan Anti Korupsi (SPAK)" di Makassar, Sulsel, 21 Oktober 2014. KPK merekomendasikan Jokowi-JK untuk mencoret nama calon menteri yang dianggap punya potensi korupsi agar tidak merusak pemerintahan. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyatakan foto mesra mirip ketua lembaganya, Abraham Samad, dan perempuan mirip Puteri Indonesia 2014, Elvira Devinamira, hasil rekayasa. Berdasarkan penelusuran, kata dia, tim ahli KPK sudah mengantongi foto aslinya.
"Kami mendapatkan foto aslinya yang direkayasa. Jadi diganti orangnya. Muka orangnya ditempel muka Ketua," ujar Bambang di kantornya, Rabu, 14 Januari 2015. Sayangnya, dia tak membawa foto asli yang diedit itu ketika bertemu dengan wartawan. (Baca: KPK Yakin Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan, Kenapa?)
Bambang pun menyimpulkan foto-foto yang beredar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hasil rekayasa. Dia menyatakan fitnah seperti itu merupakan risiko jabatan yang harus ditanggung oleh pegawai KPK karena memerangi korupsi.
Dia mewanti-wanti siapa pun agar tak menggunakan cara tidak beradab dalam menghadapi sebuah lembaga penegak hukum. Meski demikian, pimpinan KPK belum mengeluarkan sikap apakah akan meminta kepolisian menangani kasus ini atau tidak. (Baca: 4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri.)
Tim ahli KPK juga belum menelusuri para pelaku yang mengedit foto-foto itu. "Kami hanya meminta pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menghentikan cara-cara seperti itu," ujar Bambang.
Seusai pengumuman calon tunggal Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka, beredar foto mesra terduga Abraham Saham dan Elvira, Puteri Indonesia 2014. Abraham membantah kebenaran foto tersebut. Menurut Abraham, ada pihak-pihak yang sengaja mengkriminalkan dia.
KPK mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri 2003-2006 dan jabatan lain di kepolisian, Selasa, 14 Januari 2015. Kemarin, DPR menyetujui pencalonan Budi. (Baca: Alasan Mabes Polri Kerahkan Pasukan ke KPK.)
