Kasus Budi Gunawan: 3 Indikasi Jokowi Kurang Tegas

Reporter

Kamis, 15 Januari 2015 02:20 WIB

Presiden Joko Widodo berbicara di depan awak media dalam konfrensi press di komplek Istana, Jakarta, 14 Januari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo mengatakan baru akan mengambil sikap mengenai nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan setelah sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini (15 Januari 2015).


"Ada proses hukum di sini setelah penetapan tersangka oleh KPK. Tapi ada proses politik di DPR," kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu malam, 14 Januari 2015. "Saya masih menunggu. Saya tidak tahu kapan paripurna di DPR selesai, setelah itu akan kita putuskan kebijakan apa yang akan diambil," tutur Jokowi. (Baca: Jokowi Tunggu Paripurna DPR)


Sebelumnya, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan sikap Jokowi yang tak membatalkan calon Kapolri yang sudah tersangka, sama buruknya dengan DPR yang tetap memproses pencalonan itu. "Sama-sama tidak menepati janji (memberantas korupsi)," kata Zainal, 14 Januari 2015. (Baca: Jika Ngotot Lantik Budi, Jokowi Seburuk DPR)


Dari catatan Tempo, setidaknya ada tiga indikasi Presiden Jokowi belum bisa mengambil keputusan tegas setelah berselang lebih 24 jam dari konferensi pers KPK mengenai penetapan Budi sebagai tersangka.


1. Gagal Tentukan Sikap pada Selasa Malam


Advertising
Advertising

Presiden Jokowi berencana membahas nasib Budi Gunawan pada Selasa malam (13 Januari) seperti yang diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia menjelaskan pula reaksi Presiden setelah Selasa siang KPK mengumunkan Budi Gunawan menjadi tersangka kasus rekening gendut.


“Beliau kaget. Tentu saja ini harus direspons karena KPK sudah menetapkan (Budi sebagai tersangka),” ujar Pratikno di Istana Negara, Selasa sore (13 Januari). Malam itu juga rencananya Jokowi akan membahas nasib Budi Gunawan. (Baca: Malam Ini Jokowi Bahas Kasus Budi Gunawan)


Rupanya rencana rapat malam itu diurungkan. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, rapat soal rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional setelah Budi ditetapkan tersangka baru dilaksanakan keesokan harinya.


Andi menyatakan rapat akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, dan Andi sendiri. "Rencananya pukul 07.30 WIB, besok (Rabu pagi, 14 Januari)," kata Andi Widjajanto, Selasa malam, 13 Januari 2015. (Baca: Jokowi Baru Tentukan Nasib Budi Gunawan Pagi Ini)


Malam itu, kesibukan justru terlihat di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Sejak pukul 17.37 hingga 19.00 WIB, tiga orang petinggi partai menyambangi rumah Megawati. Di antaranya Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso. Keluar masuk mobil di rumah itu bahkan berlangsung hingga dini hari. (Baca: Rumah Mega Ramai Hingga Dinihari )


2. Hari Rabu Tak Ada Sikap Tegas


Walau Presiden berencana membahas soal Budi Gunawan sejak Rabu pagi, tapi tak kunjung keluar penjelasan yang ditunggu publik mengenai sikap Istana. Hal ini terdeteksi lewat pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana pada Rabu siang.


Surya mengatakan, ia tetap menyokong pengajuan calon Kepala Polri oleh Presiden. "Bukan Budi Gunawan-nya. Tapi saya mendukung tatanan sistem ketatanegaraan kita. Bukan personel atau pribadi siapa pun," kata Surya di Istana Negara, Rabu, 14 Januari 2015. (Baca: Surya Paloh: Apa KPK Pasti Benar?


Adapun Presiden Jokowi baru menggelar jumpa pers sehabis Maghrib dan menyatakan masih menunggu lagi sidang paripurna DPR hari ini (Kamis 15 Januari)


3. Tak Kunjung Menerima KPK


Ketua KPK Abraham Samad telah berupaya mengontak Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan hasil gelar perkara kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan sudah selesai pada Senin, 12 Januari 2015. "KPK sudah berusaha membuka komunikasi bertemu dengan Presiden, tapi kami belum dikasih waktu," kata Abraham di kantornya, Selasa, 13 Januari 2015. (Baca: Budi Gunawan Tersangka, KPK Sudah Kontak Jokowi)


Sehari kemudian, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga mengatakan masih berupaya bertemu Jokowi dengan difasilitasi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Saya percaya Pak Jokowi akan konsisten menjalankan konstitusi. Karena dia tunduk pada konstitusi," kata Bambang di kantornya, Rabu, 14 Januari. (Baca: KPK Yakin Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan )


Hingga Rabu malam, Presiden belum juga menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk membicarakan kasus Budi Gunawan.


TIM TEMPO


Berita Lain:


SBY Copot Jabatan Tersangka, Kini Jokowi Malah...


Rahasia Jokowi Mengatasi Kisruh Budi Gunawan


Reaksi Jokowi Soal Rekening Gendut Budi Gunawan

































Berita terkait

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

2 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

5 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

6 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

6 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

9 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

10 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

11 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

15 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

23 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

1 hari lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya