TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch menuding Presiden Joko Widodo mengingkari visi-misinya terkait pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (Baca: Calon Kapolri: 3 Persamaan Pilihan Jokowi dan SBY)
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring ICW Emerson Yuntho mengatakan Jokowi telah melanggar salah satu misinya yakni memilih Kapolri yang bersih dan berintegritas.
Emerson menagih Jokowi supaya konsisten terhadap visi-misinya dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam menyeleksi kandidat pejabat untuk menjamin integritas.
Emerson menduga Jokowi sudah tahu bila menyerahkan nama Budi Gunawan ke KPK dan PPATK akan di-stabilo merah. Stabilo merah menandakan orang tersebut tidak bersih. (Baca: Tutup Mata untuk Pilihan Jokowi pada Budi Gunawan)
Seperti halnya saat KPK diminta Jokowi menelusuri rekam jejak kandidat menteri. KPK membubuhkan stabilo merah terhadap beberapa nama yang disodorkan Jokowi.
Dalam visi-misi saat pencalonan presiden Juni tahun lalu, Jokowi mempunyai beberapa program unggulan. Salah satunya yakni Jokowi-Kalla berkomitmen untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan. (Baca: 3 Blunder Jokowi Pilih Komjen Budi Gunawan)
Kebijakan penegakan hukum itu ditekankan pada 42 prioritas utama. Pada poin ke-38 atau ditulis ii dalam buku visi-misi, disebutkan bahwa, "Kami akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, kompeten, antikorupsi, dan komit pada penegakan hukum."
Penegakan hukum juga masuk dalam sembilan agenda prioritas Jokowi-Kalla. Dalam poin keempat agenda prioritas yang disebut Nawacita itu berbunyi, "Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermanfaat, dan terpercaya."
"Jokowi juga melanggar program Nawacita yang diusung ketika proses pemilihan capres cawapres," kata Emerson.
