Abraham Samad (kiri) dan Bambang Widjojanto menjelaskan keterangan terkait penetapan mantan Ketua BPK Hadi Poernomo sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta (21/4). Diperkirakan Hadi Poernomo merugikan negara mencapai Rp375 miliar. ANTARA/Wahyu Putro A
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menentukan Kepala Kepolisian RI. "Jadi tidak benar pernyataan Menkopolhukam (Tedjo Edhi Purdjianto) yang meminta bantuan KPK untuk memberikan masukan," Ujar Bambang, Sabtu, 10 Januari 2015.
Namun demikian, kata Bambang, KPK bisa memaklumi kebijakan yang diambil presiden. Alasannya, Presiden Joko Widodo memiliki hak untuk menentukan siapa calon Kapolri tanpa melibatkan KPK. "Jika diminta, KPK akan melakukan yang terbaik bila dilibatkan atau dimintai pendapat atas soal yang dimaksud," ujar Bambang (baca: Jokowi Calonkan Budi Gunawan Tanpa KPK, Ada Apa?).
Presiden Jokowi telah menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kemarin. Surat penetapan Budi sebagai calon pun sudah dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Budi pernah menempati posisi ajudan saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Megawati. Namun perwira polisi itu belakangan juga ramai diberitakan karena masuk dalam daftar pejabat yang memiliki rekening gendut (baca: Gaya Hidup Budi Gunawan Jadi Perhatian).
PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi
16 jam lalu
PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi
PN Jakarta Selatan mengabulkan pengajuan pencabutan permohonan praperadilan oleh kuasa hukum bekas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.
