Johan Budi Dua Kali Ditolak Mundur sebagai Jubir KPK

Reporter

Editor

Suseno TNR

Rabu, 7 Januari 2015 06:18 WIB

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi melakukan jumpa pers tentang penetapan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji, di kantornya, Jakarta, Kamis (22/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Johan Budi Sapto Prabowo mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat permohonan itu diserahkannya pada Senin, 5 Januari 2015. Johan beralasan ingin berkonsentrasi menjalankan tugasnya sebagai Deputi Pencegahan KPK. Dia memang telah dilantik dan menduduki posisi itu pada 17 Oktober 2014. (Baca: Johan Budi Mundur dari Juru Bicara KPK)

Ini bukan pertama kalinya Johan mengajukan permohonan diri mundur sebagai juru bicara. Pada Juli 2011, pria yang menjabat sebagai juru bicara sejak 2007 ini juga mengajukan permohonan mundur lantaran ingin fokus mengikuti seleksi pimpinan KPK yang saat itu sedang diikutinya. Pengunduran diri ini pun dilakukan untuk memudahkan pengusutan tim pengawas KPK terkait dengan tudingan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. (Baca: Ini Alasan Johan Mundur sebagai Juru Bicara KPK)

Keinginan mundur Johan itu ternyata ditolak. Busyro Muqoddas yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPK mengatakan Johan masih bisa menjalankan tugasnya meski ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

Kali ini, penolakan datang dari Ketua KPK Abraham Samad. Abraham keberatan jika Johan mundur sebagai juru bicara. Meski demikian, dia menuturkan pimpinan belum membahas secara khusus tentang permintaan Johan tersebut.

Johan sendiri menjabat sebagai juru bicara sejak 2007. Pada 2008-2009, dia merangkap sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Setelah menduduki jabatan itu, Johan lalu menjadi Kepala Biro Humas KPK. (Baca juga: Sore ini, Johan Budi Dilantik Jadi Deputi KPK)

Pada Agustus 2014, Johan mengajukan lamaran untuk mengisi kursi Direktur Pencegahan KPK yang kosong ditinggalkan Iswan Elmi. Iswan diangkat menjadi salah satu deputi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Johan lolos dalam seleksi tersebut dan dilantik pada 17 Oktober 2014.

NUR ALFIYAH

Berita lain:
Jokowi Diingatkan Tolak Budi Gunawan untuk Kapolri

Pemandu di Bus Wisata Curhat 'Kejamnya' Ahok

Ulama Malaysia Haramkan Yoga dan Kopi Luwak





















Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

23 menit lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

6 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

11 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

20 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

20 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

22 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

23 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya