Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, beri keterangan pers terkait kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 6 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada sejumlah usulan melakukan pemekaran di wilayah perbatasan. Menurut Tjahjo, keinginan pemekaran ini juga muncul saat ia mengunjungi Pulau Sebatik dan Kota Nunukan, Kalimantan Timur.
"Ada beberapa usulan, tapi tidak banyak," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Selasa, 6 Januari 2015. Pemekaran, tutur Tjahjo, belum tentu langsung dipenuhi karena ada pertimbangan seperti potensi daerah yang akan dimekarkan.
Tjahjo mencontohkan, besarnya lahan kelapa sawit di Pulau Sebatik yang sebagian produksinya dibawa ke Malaysia. "Berarti, kan, tidak ada peningkatan pendapatan asli daerah di Sebatik," ujarnya.
Menurut Tjahjo, tujuan pemekaran adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat di sana, memeratakan pembangunan, serta memfokuskan pendapatan asli daerah. (Baca juga: 2017, Daerah Otonom Tak Berkembang Akan Dihapus)
Mantan ketua tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla itu menuturkan 60 persen daerah otonomi baru yang mengalami pemekaran sejak 1999-2014 tidak mencapai kesejahteraan. Presiden Jokowi sendiri, ujar dia, meminta adanya percepatan pembangunan wilayah perbatasan. (Baca juga: Bentrok Lembata Karena Efek Pemekaran Kabupaten)
