DPR Akan Kunjungi Keluarga Calon Kapolri

Reporter

Editor

Selasa, 28 Juni 2005 18:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Hukum (Komisi III) DPR akan melakukan uji kelayakan calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Sutanto pada 4 Juli. Selain membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberi masukan, anggota Komisi juga akan mengunjungi keluarga Sutanto."Di sana (kelurga Sutanto) kami akan berdialog langsung untuk mengetahui seberapa besar dukungan keluarga bagi pelaksanaan tugas calon Kapolri," kata Ketua Komisi Teras Narang seusai rapat internal komisinya di gedung MPR/DPR, Selasa (28/6).Dikatakannya, publik diberi kesempatan untuk memberikan masukan selama 29 Juni-2 Juli 2005. Caranya dengan memberi laporan tertulis atau lisan tentang calon Kapolri. Syaratnya, masukan yang disampaikan harus berdasarkan data otentik.Menurut dia, mekanisme uji kelayakan ini dibuat untuk "menjaring Kapolri yang kredibel". Hasil uji kelayakan terhadap Sutanto yang diajukan sebagai calon tunggal oleh Presiden Yudhoyono juga akan diumumkan pada 4 Juli. Sehari setelahnya, hasil itu akan disampaikan ke sidang paripurna DPR.Menurut Teras, jka Komisi III menyatakan menolak Sutanto, keputusan itu akan dibahas kembali pada sidang paripurna. Jika sidang paripurna kembali menolak, DPR akan meminta Presiden mengajukan nama lain.Anggota Komisi Akhmad Fauzi (Partai Demokrat) menyatakan, anggota komisinya cukup solid untuk menentukan calon Kapolri paling pas. Adapun Djoko Edhi Abdurrahman (PAN) menyatakan tidak mempermasalahkan calon tunggal yang diajukan Presiden. Yuliawati

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya