TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan jembatan penghubung dari Hamadi-Holtekam yang menghubungkan Distrik Jayapura Selatan ke Muara Tami, Kota Jayapura, Papua segera dibangun. "Jembatan Hamadi-Holtekam senilai Rp1,4 triliun harus dibangun, karena dibutuhkan masyarakat Papua," kata Presiden Jokowi saat bertatap muka dengan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di GOR Waringin Kota Jayapura, Papua, Sabtu , 27 Desember 2014.

Berdasarkan laporan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, menurut Jokowi, dana pembangunan jembatan bersumber dari sejumlah tempat yakni APBD Kota Jayapura, APBD Provinsi Papua, dan Pemerintah Pusat lewat kementrian terkait. "Dananya dari ABPD, APBN, dan Kementerian," katanya.

Selain menyinggung soal pembangunan Jembatan Hamadi-Holtekam, Presiden Jokowi menyatakan telah meminta Kementerian Perhubungan melakukan studi pembangunan rel kereta api di Papua. "Saya sudah perintah Kementerian Perhubungan studi kereta api di Papua, tahun depan studi selesai dan langsung dimulai. Berapa pun uangnya harus dimulai, kalau tidak telat lagi kita," katanya.

Presiden Jokowi mengaku tidak tahu, pembangunan rel kereta api akan dimulai dari daerah mana di Papua, karena yang terpenting adalah pembangunannya sehingga bisa mempercepat pembangunan lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum pada November 2013, bangunan ini meliputi jalan akses sepanjang 1.322 meter dan jembatan utama dengan dua buah pelengkung baja sepanjang 400 meter. Dalam desain bangunan ini terdapat pula tambahan jembatan pendekat 342,2 meter.

Selain direncanakan menjadi landmark Kota Jayapura, jembatan ini akan berfungsi sebagai pintu gerbang menuju kawasan negara-negara pasifik dan menyambungkan ruas Jalan Jayapura- Sentani serta Ring Road Jayapura.

Pembangunan kontruksi jembatan rencananya akan dilakukan 2014. Namun hingga kini belum terealisasi. Pemerintah daerah berharap jembatan Holtekamp rampung dalam 1-2 tahun anggaran. Dana pembiayaan berasal dari proyek patungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta pemerintah pusat. Pembagian pemerintah daerah adalah 30 persen dan pusat 70 persen.

Adapun skema pendanaannya, APBN akan membiayai pembangunan jembatan utama dan jembatan pendekat arah kota Hamadi. Sedangkan APBD pemerintah Propinsi menggarap jembatan pendekat arah Holtekamp. Untuk APBD, pemerintah Kota akan menanggarap jalan akses arah Hamadi.

ANTARA | ALI HIDAYAT

Terpopuler
Golongan Listrik Ini Tak Disubsidi per 1 Januari
Siaga, Begini Banjir Kiriman ke Jakarta Pagi Ini
Jokowi ke Papua, Tak Ada Ritual Bakar Batu
Hari Ini, Jokowi Blusukan ke Papua