Berkas Tersangka Penyelundupan BBM Sudah P21  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 23 Desember 2014 21:28 WIB

Lampu lalu lintas, yang merupakan fasilitas umum, dirusak di jalan Diponegoro, Jakarta, setelah demo damai menolak kenaikan harga BBM berakhir anarkis. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri Brigjen Kamil Razak mengatakan berkas para tersangka penyelundup bahan bakar minyak di Batam sudah dinyatakan lengkap di Kejagung.

"Kebanyakan sudah P21 ke tahap dua," kata Kamil di kantor PPATK, pada Selasa, 23 Desember 2014. (Baca: Ini Aset 6 Tersangka Penyelundup BBM di Batam)

Kamil menjelaskan terhadap tiga tersangka, yaitu Yusri, Du Nun, dan Aripin Ahmad, telah dinyatakan lengkap oleh JPU Kejagung. Berkas itu juga telah diserahterimakan (tahap dua) pada tanggal 3 November 2014.

Pada berkas perkara tersangka atas nama Niwen Khairiah pun telah dikirimkan ke JPU Kejagung pada tanggal 28 November 2014. "Berkas ini juga sudah dinyatakan lengkap oleh JPU Kejagung dan telah diserahterimakan pada tanggal 11 Desember 2014." (Baca: Dua Titik Paling Rawan Penyelundupan Minyak)

Berkas tersangka atas nama Achmad Machbub alis Abob, telah dikirimkan ke JPU Kejaksaan Agung pada tanggal 3 Desember 2014. Berkas ini pun sudah dinyatakan lengkap oleh JPU Kejagung dan telah diserahterimakan pada tanggal 11 Desember 2014.

"Pada tersangka atas nama Deni Bermana, berkasnya masih dalam proses penyidikan," kata Kamil.

Sebelumnya, PPATK dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI berhasil menangkap terduga gembong penyelundupan BBM di Batam pada September lalu.

Penyelundupan dilakukan oleh Niwen Khairiah yang seorang pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Batam.

Dalam perkembangan kasus ini, Bareskrim menetapkan lima orang lain, sebagai tersangka, termasuk Achmad Machbub.

MITRA TARIGAN

Berita terpopuler lainnya:

4 Rencana Menteri Susi yang Berantakan
Gubernur FPI Pantang Ucap Selamat Natal ke Ahok
Eva Bande, Dipenjara Gara-gara Bela Petani
Ahok Makan Babi, Ibu-ibu di NTT 'Klepek-klepek'

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya