Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelpia, berbicara sebelum dimulainya ibadah memperingati kenaikan Isa Almasih di depan Istana Negara, Jakarta (28/5). Dalam ibadah kali ini jemaat kedua Gereja diiringi grup musik tiup dengan harapan pemerintah mendengar tuntutan mereka untuk beribadah tanpa diskriminasi. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam kisruh Gereja Kristen Indonesia Yasmin. "Jangan hanya pencitraan. Apa Jokowi menganggap masalah GKI Yasmin tak penting?" kata Natalius saat dihubungi, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca: Bima Arya Segel Gereja, Ini Respons GKIYasmin)
Menurut Natalius, masalah GKI Yasmin sudah menyangkut persoalan kemanusiaan. Jokowi, kata Natalius, perlu turun tangan lantaran Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan dan memberi wewenang kepada GKI Yasmin membangun tempat ibadah di tanah yang bersengketa itu. (Baca: Negara Dinilai Ikut Langgar Hak Kebebasan Beragama)
Natalius juga meminta Jokowi memberi ketegasan agar polemik GKI Yasmin berakhir. Selain mendesak Jokowi, Komnas HAM juga meminta Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto taat hukum dan menjalankan perintah MA. “Bima Arya tak boleh ikut menolak kegiatan GKI Yasmin. Pemerintah justru harus memfasilitasi pengamanannya," kata Natalius. (Baca: Jabar Nomor Satu Kasus Penodaan Agama)
Kemarin, Bima Arya menegaskan pemerintah sudah menyegel secara permanen bangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang berada di lingkungan perumahan Taman Yasmin, Kota Bogor. Karena itu, tidak ada lagi penyelenggaraan kebaktian dan misa Natal di gereja itu. "GKI Yasmin sudah tidak ada. Jadi jemaat yang akan melakukan misa Natal silakan datang ke GKI Pengadilan," kata Bima.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 127/PK/TUN/2009 pada 9 Desember 2009 yang memenangkan GKI Yasmin terkait dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Namun saat itu Wali Kota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011. Alasan Wali Kota Bogor tidak mau mematuhi putusan MA tersebut karena adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta, yang kala itu menjabat sebagai ketua RT.
