Dua kapal ikan ilegal berbendera Papua Nugini meledak dan mengeluarkan api ketika ditenggelamkan personel Lantamal IX Ambon di Perairan Teluk Ambon, Maluku, 21 Desember 2014. Kedua kapal tersebut yaitu KM Century 4 (200 GT) dan KM Century 7 (250 GT) ditangkap saat mencuri ikan di Laut Arafura. ANTARA/Izaac Mulyawan
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darma Putra, mengatakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang akan dipilih Presiden Joko Widodo harus bisa membangun sistem intelijen maritim guna mendukung visi poros maritim yang diusung pemerintah.
"Ini bisa dibangun menjadi sebuah sistem informasi yang terintegrasi antarinstansi," kata Rizal saat dihubungi Tempo, Ahad, 21 Desember 2014. Menurut dia, langkah utama untuk membangun sistem ini adalah dengan membeli satelit maritim yang hingga kini belum dimiliki Indonesia. (Baca: Sebab TNI AL Baru Karamkan 5 Kapal Pencuri Ikan)
Rizal mengatakan satelit maritim berfungsi untuk mendeteksi kapal-kapal ilegal, baik pencurian ikan atau imigran gelap, yang melintas di perairan Indonesia. Selain itu, ia melanjutkan, satelit juga berfungsi mengetahui posisi kapal patroli petugas. "Ini bisa mencegah kapal patroli 'cincai' dengan kapal pencuri ikan," ujarnya. (Baca: Hadapi Pencuri Ikan, TNI Minta Dibelikan Jet Amfibi)
Menurut dia, jika ada kapal yang masuk secara ilegal ke wilayah perairan Indonesia, satelit akan memberikan informasi itu ke markas besar Angkatan Laut. "Kemudian informasi ini diteruskan ke pangkalan terdekat untuk melakukan penyergapan," ucap Rizal. "Jadi, kita tidak sekadar patroli." (Baca: Tiga Perwira Ini Diajukan Jadi Calon KSAL)
Selain satelit maritim, Rizal mengatakan KSAL yang baru juga mesti memperkuat armada di laut. Sebabnya, kata dia, Angkatan Laut Indonesia masih kekurangan armada kapal. "Kita perlu tambahan kapal patroli, kapal perang jenis destroyer, dan kapal induk mini," ujar dia. Ia pun menganggap perlu ada penambahan anggaran untuk Angkatan Laut. (Baca juga: Cara KSAL Baru Kerja Cerdas Versi Anak Amien Rais)
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
8 April 2023
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
18 Maret 2021
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
KKP meminta dukungan Polri, khususnya di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum termasuk menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri.
