Tuntutan para imigran asal Myanmar yang ditempelkan di sebuah papan di Rudenim Pusat Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (6/7). ANTARA/Nwa Kanu
TEMPO.CO, Pekanbaru - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna Hamonangan. Laoly mengaku kewalahan menangani imigran gelap yang terus masuk ke Indonesia. Pemerintah Indonesia terpaksa menampung para imigran itu sampai ditangani oleh UNHCR, lembaga PBB yang menangani para pengungsi. "Ini masalah kemanusiaan meski kita sebenarnya dipusingkan juga," kata Yosanna, Ahad, 21 Desember 2014.
Yosanna berkunjung ke Riau memenuhi undangan perayaan Natal bersama Persatuan Masyarakat Nias Riau. Ia sempat berkunjung ke kantor Imigrasi Pekanbaru dan melihat para imigran asal Timur Tengah yang membludak.
Menurut Yosanna, sejauh ini sudah ada 10.000 imigran berada di Indonesia. Segala kebutuhan para imigran tersebut ditanggung IOM (organisasi migran internasional) dan UNHCR. Indonesia diminta bantuan untuk menangani para imigran itu sampai mereka dikembalikan ke negara asal.
"Persoalannya, para imigran itu kebanyakan tidak mau dikembalikan dengan alasan negara asal yang tidak aman karena konflik," kata Yosanna. Indonesia tidak bisa selamanya menampung mereka karena fasilitas rumah detensi sangat terbatas.
Indonesia memiliki rencana menyediakan lahan khusus untuk para imigran di sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Namun wacana itu masih butuh kajian karena khawatir akan menimbulkan persoalan baru seperti yang pernah terjadi di Pulau Galang, Kepulauan Riau. (Baca juga: Antisipasi Imigran Gelap, Pengamanan Diperketat)
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
