Jokowi Diminta Rem Penenggelaman Kapal, Kenapa?
Jumat, 19 Desember 2014 15:52 WIB
Ketua Komisi X, Agus Hermanto (kiri), bersama Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri (tengah) menyambut Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh saat Rapat Kerja di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, (26/4). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto, meminta Presiden Joko Widodo untuk mengerem aksinya menenggelamkan kapal ilegal. Jika tidak, kata Agus, Jokowi bisa lalai dalam pencitraan dan lupas tugas lainnya. "Nilai tukar rupiah semakin terpuruk itu. Urusin itu dulu sana," ujar Agus di gedung DPR, Jumat, 19 Desember 2014. (Baca: Susi Tangkap 14 Kapal Ikan Lokal tapi Asing ) Menurut Agus, aksi Jokowi menenggelamkan kapal ilegal hanyalah pencitraan agar terlihat keren di mata negara tetangga. Agus pun berkata, pengeboman kapal memakan lebih banyak biaya dibanding melelang kapal. "Itu cuma perahu kecil, belum merusak biota laut. Kenapa enggak dikasih ke nelayan kita aja ?"ujar Agus. Agus berkata, penanganan nilai tukar rupiah lebih darurat karena pekan ini adalah pertama kalinya rupiah turun ke angka Rp 12.700 sejak 1998. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menangkap 22 kapal ilegal nelayan Cina yang berada di Laut Arafuru. Kapal itu terdeteksi Automatic Identification System. (Baca: Menteri Susi Tangkap 9 Kapal Cina di Arafuru) INDRI MAULIDAR Berita terpopuler: Dihujat FPI Soal Natal, Jokowi Dibela Ketua NU Pilot Dimaki Dhani, Garuda: Baru Pertama Terjadi Soal Natal, FPI Anggap Presiden Jokowi Murtad Ketua PBNU: Ucapan 'Selamat Natal' Tak Haram
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
36 menit lalu
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
10 jam lalu
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca Selengkapnya
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca Selengkapnya
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
5 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
32 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
4 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
9 jam lalu
9 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu