TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, mengaku setuju atas rencana Komisi Pemberantasan Korupsi membuka cabang di beberapa daerah. Namun, kata dia, rencana itu harus dikoordinasikan dengan presiden.
Menurut Fahri, presiden akan bertanggung jawab soal anggaran pembentukan cabang baru. KPK membuka cabang akan membutuhkan anggaran yang besar. (Baca: Buka Cabang, ICW: KPK Bukan Toko Waralaba )
Selain itu, kata Fahri, presiden juga harus mengkoordinasikan instrumen penegak hukum lainnya yang bisa bekerja sama dengan KPK, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. "Presiden kan punya 400 ribu polisi dan 10 ribu jaksa yang jadi mitra kerja KPK." (Baca: KPK Buka Cabang di 3 Kota)
Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengatakan lembaganya berencana membuka cabang di tiga zona. Di zona barat, KPK akan berdiri di Kota Medan, Sumatera Utara. Zona tengah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sedangkan cabang zona timur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Baca: KPK Buka Cabang, Ruhut: Setuju-setuju, tapi... )
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.