Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai pemerintah mengundang masalah dengan tidak memilih salah satu kubu dalam kisruh internal Partai Golkar. "Keputusan itu mengakibatkan kevakuman partai," kata Jimly yang ditemui dalam "Diskusi Politik Indonesia 100 Hari Jokowi", Rabu, 17 Desember 2014. (Baca: Islah Golkar Kubu Agung dan Ical, 5 Banding 2)
Kementerian Hukum dan HAM, kata Jimly, seharusnya mengambil sikap seperti saat menghadapi konflik dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sikap pemerintah saat itu, ujar dia, dapat dibenarkan karena tidak membuat kepengurusan partai menjadi vakum. "Soal keputusannya benar atau tidak, bisa digugat ke pengadilan. Tapi yang penting tidak ada kekosongan," kata Jimly. (Baca: Islah Golkar, Kubu Agung Ajukan Lima Syarat)
Seperti diketahui, saat menyelesaikan sengketa PPP, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy. Surat Menteri Laoly itu digugat oleh PPP kubu Djan Fariz ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan saat menghadapi konflik Partai Golkar, Laoly memilih tidak berpihak pada salah satu kubu. (Baca: Wajah Ical Lenyap dari Markas Golkar)
Meski Menteri Laoly memilih tak mengesahkan Golkar kubu Ical dan Agung, Jimly juga menilai sikap itu dapat dibenarkan secara politik karena pemerintah berusaha netral. Partai Golkar harus menyelesaikan masalahnya sendiri di pengadilan. Selagi kasus bergulir di pengadilan, kepengurusan Golkar berarti dalam kondisi kosong. (Baca: Kubu Aburizal Pilih Bertempur di Pengadilan)
Akibat dari kevakuman ini, Jimly memprediksi Golkar akan menemui masalah saat menghadapi pemilihan kepala daerah yang berlangsung tahun depan. Menurut Jimly, Golkar punya dua pilihan untuk menyelesaikan konfliknya. Pertama, penyelesaian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Kedua, mengajukan gugatan ke PTUN atas keputusan pemerintah. (Baca juga: PPP dan Golkar Pecah, Bagaimana Nasib PKS dan PAN?)
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
