Fadli Zon Tagih Janji Jokowi Beli Kembali Indosat  

Rabu, 17 Desember 2014 15:51 WIB

Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Medan Merdeka Selatan. Jakarta, 2 Oktober 2010. Dok.TEMPO/ JACKY RACHMANSYAH.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyindir janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk membeli kembali Indosat dari perusahaan asing. Sindiran ini dilontarkan setelah Menteri Badan Usaha Milik Negera Rini Soemarno berencana menjual gedung kementeriannya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

"Presiden waktu kampanye punya semangat buy back Indosat. Loh, sekarang, kok, pemerintahannya malah mau jual gedung BUMN?" kata politikus Gerindra ini saat dihubungi Tempo, Rabu, 17 Desember 2014.

Menurut Fadli, Jokowi mesti bertanggung jawab atas janji politik yang pernah diucapkannya. (Baca: Jokowi Akan Buy Back Indosat)

Rini berencana menjual gedung Kementerian BUMN dengan alasan melebihi kebutuhan Kementerian BUMN. Rini menilai gedung tersebut terlalu besar bagi kementerian yang hanya punya 250 pegawai. Selain itu, Rini merasa keberatan karena gedung 21 lantai ini membutuhkan banyak daya listrik untuk alat pengatur suhu di semua ruangan.

Rencana penjualan gedung kementeriannya, antara lain, bertujuan untuk mengefisiensikan biaya operasi Kementerian. Setelah gedung kementeriannya terjual, Rini berencana menyewa gedung yang relatif kecil untuk berkantor.

Dalam kampanyenya, Jokowi pernah berjanji akan kembali membeli Indosat dari tangan perusahaan asal Qatar, Ooredeoo Group. Janji itu dilontarkan Jokowi, salah satunya, saat ia menjalani debat calon presiden.

"Indosat kita beli kembali dengan harga yang wajar. Peran itu akan diambil pemerintah akan datang," kata Jokowi, 22 Juni lalu.

PERSIANA GALIH

Baca berita lainnya:
Ahok Umrahkan Marbot, Ini Reaksi FPI
Beda Gaya Jokowi dan SBY di Sebatik

Ahok: Kalau Tak Dilarang, Saya Bisa Hafal Al-Quran

Jokowi Panjat Menara Intai Perbatasan di Sebatik

Menteri Anies ke Nuh: Don't Take It Personally






Berita terkait

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

3 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

3 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

3 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

4 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

4 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

14 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya