Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berjabat tangan bersama Ketua Dewan Pertimbangan, Akbar Tandjung saat jumpa pers usai sidang pemilihan ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 3 Desember 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan bahwa dirinya tetap menjadi pimpinan tertinggi Golkar. Menurut Ical, Menteri Hukum hanya mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Riau pada 2009. (Baca: Kubu Aburizal Pilih Bertempur di Pengadilan)
"Saya mendengarkan secara saksama pernyataan Menkumham," kata Ical di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Desember 2014. Dia mengatakan kepengurusan Golkar versi Munas Riau sudah bisa menjalankan tugas sehari-hari. (Baca: Menteri Laoly: Munas Golkar Bali dan Ancol Sah )
Dia mengatakan, dengan keputusan ini, maka Agung Laksono tetap menjadi Wakil Ketua Umum Golkar dan Priyo Budi Santoso tetap menjadi Ketua DPP Golkar. Karena itu, kata dia, gedung Golkar akan digunakan bersama-sama, termasuk dengan Agung dan Priyo. (Baca: Konflik Golkar,Agung dan Ical Diminta Rekonsiliasi)
Aburizal mengatakan pemerintah hanya mengakui mahkamah partai yang terdaftar. Anggota mahkamah partai ini adalah Muladi, Andi Mattalatta, Jasri Marin, dan Aulia Rahman. Dia mengatakan kedua kubu tak bisa menolak mahkamah partai ini, karena bukan usulan Munas Bali atau Munas Jakarta. Dia sudah menelepon Muladi dan mahkamah akan segera bekerja.
