Jokowi (kanan) dan Jusuf Kalla. ANTARA/Rosa Panggabean
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ide Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menjual gedung Kementerian BUMN baru sebatas wacana. "Itu kan mungkin wacana," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2014.
Jika benar ingin menjual gedung kementeriannya, Rini memerlukan izin dari Presiden Joko Widodo dan DPR karena aset gedung itu di atas Rp 100 miliar. JK mengatakan penjualan gedung itu bisa saja dilakukan. "Mungkin saja, tetapi belum kami bicarakan." (Baca: Mau Beli Kantor Menteri BUMN, Ini Motif Ahok)
Rini berniat menjual gedung Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Rini mempertimbangkan rencana tersebut untuk memangkas biaya operasional Kementerian BUMN.
"Enggak fair dong kalau saya menekankan bagaimana setiap BUMN harus efisien menekan biaya (cost efficiency) sementara Kementerian enggak melakukan efisiensi. Kan, sama saja bohong," kata Rini di kantornya, Senin, 15 Desember 2014. (Baca: Rini Soemarno Mau Jual Gedung BUMN ke Ahok)
Rini menjelaskan, bekas kantor pusat PT Garuda Indonesia itu terlalu besar untuk kementeriannya. Gedung setinggi 22 lantai itu hanya ditempati 250 karyawan. Rini mengaku menawarkan gedung itu ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Saya tawarkan ke Pak Ahok," katanya. "Gedung ini tidak boleh dilepas ke swasta."
Dia sudah membicarakan rencana penjualan gedung tersebut kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, Menteri Keuangan setuju gedung itu dijual kepada institusi pemerintah.
Rini berencana menyewa gedung milik perusahaan pelat merah lain sebagai kantor baru kementeriannya. "Nanti kami cari saja BUMN mana yang gedungnya banyak. Kalau perlu, nebeng di sana," katanya.
