Seorang petugas keamanan melintas disamping bus AntiCorruption Learning Center (ACLC) di halaman gedung KPK, Jakarta, 14 Oktober 2014. Bus tersebut hibah dari GIZ Jerman (lembaga non-profit yang didirikan pemerintah federal Jerman). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yunto, mempertanyakan rencana Komisi Pemberantasan Korupsi membuka cabang di tiga provinsi. Menurut Emerson, KPK harus punya alasan yang kuat untuk membuka kantor perwakilan. (KPK Buka Cabang di 3 Kota)
"Harus dilihat urgensinya, jangan asal bangun. Ingat, KPK bukan toko waralaba," kata Emerson kepada Tempo, Selasa, 16 Desember 2014. Emerson mengaku belum mengetahui alasan KPK berencana membuka kantor cabang. (KPK Buka Cabang, Ruhut: Setuju-setuju, tapi...)
Emerson menduga masyarakat dan pegiat antikorupsi di daerah meminta KPK membangun kantor perwakilan. Sebab, tingkat kepercayaan mereka terhadap pemberantasan korupsi oleh polisi dan kejaksaan setempat sangat rendah. (2015, KPK Buka Cabang di Sumatra)
"Ini bisa jadi kritikan juga bagi polisi dan kejaksaan di daerah agar lebih profesional menangani kasus, terutama perkara korupsi," kata Emerson.
Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya mengungkap rencana pembukaan kantor perwakilan KPK di daerah. Di zona barat, rencananya kantor akan dibangun di Medan, Sumatera Utara. Sedangkan untuk zona tengah, kantor akan berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Adapun di zona timur, KPK berencana membuka cabang di Makassar, Sulawesi Selatan.
Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kantor cabang di Sumatera akan dibuka tahun 2015. KPK cabang Sumatera ini akan menjadi kantor uji coba. Bila berhasil, KPK menargetkan memiliki lima kantor cabang di seluruh Indonesia dalam sepuluh tahun ke depan.
