TEMPO.CO, Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta akan melakukan validasi jumlah penduduk miskin yang ada di kota tersebut. Data itu diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Surakarta Agus Joko Witiarso mengatakan bahwa validasi itu akan dilakukan pada awal tahun 2015. "Prosesnya membutuhkan waktu dua bulan," katanya, Senin, 15 Desember 2014.

Dalam catatan TKPKD Surakarta, saat ini terdapat 64 ribu keluarga yang masuk kategori miskin. Jumlah tersebut berbeda dengan data milik Badan Pusat Statistik yang menyebutkan terdapat 44 ribu keluarga miskin di Surakarta.

Menurut Agus, perbedaan data itu diakibatkan oleh perbedaan parameter yang digunakan. "Selama ini BPS hanya menggunakan 14 indikator," katanya. Sedangkan TKPKD menggunakan 25 indikator sesuai standar yang berlaku secara internasional.

Rencananya, hasil validasi tersebut akan dikirim ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dia berharap data itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), misalnya, kantor pos Surakarta hanya menyalurkan bantuan untuk 29.043 keluarga. Akibatnya, belasan ribu masyarakat yang masuk dalam kriteria keluarga miskin versi TKPKD tidak menerima bantuan tersebut.

Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan bahwa perbedaan data itu berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Banyak masyarakat miskin yang protes ke pemerintah daerah lantaran tidak menerima PSKS.

"Selama ini kami konsisten menggunakan data TKPKD untuk program sosial dari anggaran daerah," katanya. Dia berharap pemerintah pusat juga menggunakan data yang sama dalam menyalurkan bantuan. Dia yakin data dari TKPKD lebih valid lantaran menggunakan metode yang telah memenuhi standar internasional.

AHMAD RAFIQ