Presiden Joko Widodo, melihat lokasi terjadinya longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 14 Desember 2014. Longsor tersebut menewaskan 17 warga. SESKAB/Andi Widjajanto
TEMPO.CO, Yogakarta - Pakar pergerakan tanah dan Rektor UGM, Dwikorita Karnawati, mengatakan Provinsi Jawa Tengah memerlukan peta rawan longsor yang mendetail. Kedetailan peta itu harus bisa sampai mendeteksi kerawanan di tingkat dusun. "Perlu kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, universitas, dan masyarakat," kata dia kepada di Rektorat UGM pada Ahad, 14 Desember 2014. (Baca: 2 Penyebab Longsor Banjarnegara Versi UGM)
Saat ini, menurut akademikus bidang geologi itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sudah memiliki peta kerawanan bencana longsor dan sejenisnya dalam skala 1:50.000. Peta ini mampu memetakan secara detail tingkat kerawanan bencana hingga level kawasan desa. "Namun, belum sampai ke level terkecil di dusun," kata dia. (Baca: Ditemukan 10 Korban Longsor dalam Satu Mobil Colt)
Dengan penyusunan peta rawan longsor yang lebih detail, Dwikorita mengatakan pemerintah bisa memperkirakan dengan cermat potensi longsor. Peta seperti ini sekaligus menganalisis pola kemunculan titik-titik longsor baru. "Agar bisa dibaca mana yang akan segera longsor dengan berdasar data tingkat dusun," kata Dwikorita.
Dia mencontohkan, tim ahli geologi yang diterjunkan oleh kampusnya di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, kini berupaya menyusun peta detail itu. Tapi, itu hanya untuk memperhitungkan kemunculan titik-titik rawan longsor baru di Kecamatan Karangkobar. "Kami menerbangkan tiga drone (pesawat kecil tanpa awak) untuk ambil visualisasi daratan dari udara," kata dia. (Baca: Jokowi Blusukan ke Lokasi, Relawan Bersorak)
Dwikoritas mengusulkan agar Pemerintah Daerah di Jawa Tengah menggandeng banyak universitas di provinsi ini untuk bekerja menyusun peta detail kawasan rawan longsor. Tim-tim ahli bencana dari berbagai universitas bisa berperan sebagai pendamping Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di banyak kabupaten untuk mengerjakan pemetaan itu. "Semua BPBD harus bergerak."
