Harta Gubernur Sulawesi Tenggara Rp 31,165 Miliar

Reporter

Jumat, 12 Desember 2014 15:01 WIB

Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. wikipedia.com

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam disebut-sebut memiliki rekening gendut. Duit Nur Alam diduga berhubungan dengan perizinan sebuah perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara. Berapa total kekayaan Nur Alam?

Berdasarkan data laporan kekayaannya yang dilansir dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode itu memiliki harta senilai Rp 31,165 miliar. Kekayaan Nur Alam terdiri atas 13 petak tanah dan bangunan yang tersebar di Kendari, Makassar, dan Konawe Selatan senilai Rp 22,105 miliar. (Baca: Siapa 10 Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut?)

Dia juga mempunyai sederet mobil mewah, seperti Nissan Terrano, Toyota Corolla, Mercedes-Benz, Toyota Alphard, dan Jeep Wrangler senilai Rp 2 miliar. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara itu juga tercatat memiliki dua perseroan terbatas senilai Rp 225 juta.(Baca: Gubernur Sultra Punya Rekening Gendut?)

Nur Alam juga menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk logam mulia senilai Rp 195 juta, surat berharga Rp 80 juta, dan giro atau setara kas lainnya Rp 6,5 miliar. Meski hartanya berlimpah, Nur Alam ternyata memiliki utang sebesar Rp 209 juta dalam bentuk kartu kredit.

LINDA TRIANITA

Baca juga:
Hamdan Belum Putuskan Daftar Calon Hakim MK
Mulai 16 Desember, Busyro Tak Lagi di KPK
Baterai Kapal Nazi Jerman Ternyata Cepat Soak
Mengapa KPK Kukuh Tolak RUU KUHP?

Berita terkait

KPK Apresiasi Pengadilan Cibinong Tolak Gugatan Nur Alam ke Ahli

13 Desember 2018

KPK Apresiasi Pengadilan Cibinong Tolak Gugatan Nur Alam ke Ahli

Menurut komisioner KPK Laode M. Syarif, gugatan Nur Alam pada ahli lingkungan, Basuki Wasis, memang bersifat aneh.

Baca Selengkapnya

PN Cibinong Bebaskan Dosen IPB Basuki Wasis dari Gugatan Nur Alam

13 Desember 2018

PN Cibinong Bebaskan Dosen IPB Basuki Wasis dari Gugatan Nur Alam

Majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong menerima eksepsi dosen IPB Basuki Wasis dalam putusan sela.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Hakim Tolak Gugatan Nur Alam terhadap Saksi Ahli

2 Oktober 2018

KPK Minta Hakim Tolak Gugatan Nur Alam terhadap Saksi Ahli

Basuki Wasis merupakan ahli lingkungan dan kerusakan yang dihadirkan sebagai saksi ahli dari KPK dalam persidangan Nur Alam.

Baca Selengkapnya

Memantik Kolaborasi Ekonomi Kreatif di Kota Lulo

13 September 2018

Memantik Kolaborasi Ekonomi Kreatif di Kota Lulo

Program ini bertujuan memantik semangat komunitas untuk berkolaborasi dalam industri ekonomi kreatif di Kota Kendari.

Baca Selengkapnya

Banjir Bandang Terjang Tiga Wilayah di Sulawesi Tenggara

25 Juni 2018

Banjir Bandang Terjang Tiga Wilayah di Sulawesi Tenggara

Banjir bandang menerjang tiga wilayah di Sulawesi Tenggara, Senin, 25 Juni 2018.

Baca Selengkapnya

Koalisi Anti Mafia Tambang Gelar Petisi Bela Ahli Lingkungan IPB

7 Juni 2018

Koalisi Anti Mafia Tambang Gelar Petisi Bela Ahli Lingkungan IPB

Koalisi antimafia tambang mengimbau pegiat antikorupsi mendukung dan bergerak membantu Basuki Wasis.

Baca Selengkapnya

Kronologi Kuasa Hukum Nur Alam Gugat Saksi Ahli KPK

18 April 2018

Kronologi Kuasa Hukum Nur Alam Gugat Saksi Ahli KPK

Saksi ahli KPK Basuki Wasis digugat oleh tim kuasa hukum Nur Alam ke Pengadilan Negeri Cibinong atas tuduhan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Bantuan Hukum untuk Saksi Ahli yang Digugat Nur Alam

18 April 2018

KPK Beri Bantuan Hukum untuk Saksi Ahli yang Digugat Nur Alam

Ahli lingkungan IPB yang menjadi saksi ahli KPK, Basuki Wasis, digugat secara perdata oleh kuasa hukum Nur Alam atas pernyataannya dalam persidangan.

Baca Selengkapnya

Gubernur Sultra Nonaktif Nur Alam Divonis 12 Tahun Penjara

29 Maret 2018

Gubernur Sultra Nonaktif Nur Alam Divonis 12 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam 12 tahun penjar

Baca Selengkapnya

Hak Politik Nur Alam Dicabut karena Terbukti Korupsi

29 Maret 2018

Hak Politik Nur Alam Dicabut karena Terbukti Korupsi

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mencabut hak politik Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam

Baca Selengkapnya