Buruh menggelar unjuk rasa menolak kenaikan TDL di kantor PLN di kawasan Cikapundung, Bandung, Jawa Barat (1/5). Aksi peringatan hari buruh internasional di Bandung digelar sejumlah organisasi buruh dan komunitas dengan membawa agenda aksi masing-masing. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO,Bandung - Pagar besi gerbang Gedung Sate, Bandung, dijebol puluhan buruh dalam unjuk rasa hari ini. Aksi itu sengaja digelar berbarengan dengan aksi serupa di Ibu Kota dan sejumlah kota lain di Indonesia. Mereka menuntut revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK).
"Kita samakan dengan teman-teman di Bundaran HI, Jakarta. Kalau mereka membubarkan diri, kita membubarkan diri," kata perwakilan Aliansi Buruh Jawa Barat, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat Roy Jinto, di sela aksi itu, Rabu, 10 Desember 2014.
Puluhan buruh yang berada di depan Gedung Sate sengaja membobol pagar agar bisa bertemu dengan Gubernur Ahmad Heryawan. Sebelah pagar, yang sudah diberi penguat, lepas setelah digoyang massa buruh. Buruh kemudian menarik diri dari pagar yang telah terbuka. Puluhan petugas polisi langsung menjaga pagar itu.
Roy mengatakan Aliansi Buruh Jawa Barat yang berasal dari gabungan semua serikat pekerja di provinsi itu sengaja menggelar demo untuk menagih janji revisi surat keputusan upah minimum yang sudah diteken Gubernur. "SK itu belum memasukkan (komponen) kenaikan BBM. Kita minta diubah," katanya.
Selain menuntut revisi upah, buruh juga meminta sejumlah hal lain. Di antaranya pencabutan aturan penangguhan upah dan penambahan komponen penghitungan survei komponen hidup layak. Ihwal aturan penangguhan, Roy mengatakan kenaikan upah minimum tidak berpengaruh jika perusahaan meminta penangguhan pembayaran upah. "Kami meminta penambahan 7,8 persen sesuai dengan inflasi," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan instansinya sedang mengkaji dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi terhadap UMK 2015. Pengkajian itu tengah dilakukan lewat format focus group discussion untuk menghitung penambahan upah akibat kenaikan harga BBM.
Selanjutnya, kajian akan dibahas dalam forum lembaga kerja sama tripartit. "Baru ada kepastian nilai koreksinya. Perlu beberapa hari memproses perubahan tersebut. Yang jelas, tidak akan melampaui tanggal 31 Desember 2014," kata Hening.
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
